RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) Semoga Tak Jadi UU Celaka

  Selasa, 18 Februari 2020   Netizen Sabrina Mulia Rhamadanty
[Ilustrasi] Aksi buruh di KBB menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. (Ayobandung.com/Tri Junari)

AYOBANDUNG.COM -- Istilah Omnibus Law jadi perbincangan yang hangat di awal tahun ini, khususnya di Indonesia. Walau istilah ini nyatanya masih awam di telinga masyarakat, nyatanya keputusan untuk menghidupkan hukum ini menuai banyak kontroversi.

Menurut bahasa, Omnibus diambil dari kata bahasa latin yang artinya “for everything”. Omnibus Law sendiri secara umum adalah suatu peraturan yang sengaja dibuat untuk menggantikan peraturan sebelumnya. Perbedaan lainnya adalah Omnibus mengatur banyak hal hanya melalui satu undang-undang saja.

Omnibus juga dikenal dengan istilah aturan “Sapu Jagat” disebut demikian karena dengan hadirnya Omnibus maka peraturan-peraturan yang sebelumnya berlaku akan disapu bersih tak tersisa dan digantikan oleh Omnibus.

Sejak mencuatnya istilah Omnibus Law, tampaknya pemerintah mencekoki masyarakat dengan hukum sapu jagat ini sebagai satu-satunya jalan keluar atas permasalahan ekonomi di dalam negeri.

Menurut Sofyan Djalil selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Omnibus law atau Omnibus bill ini lazim digunakan, contohnya di Amerika Serikat.

Saat ini Omnibus Law setidaknya akan mengatur tiga aspek vital yang diyakini pemerintah dengan aturan baru ini akan memberikan ruang dan kemajuan baru bagi sistem ekonomi di Indonesia. Yang pertama RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka), yang kedua RUU Perpajakan, dan yang terakhir RUU UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

Namun seperti banyak perdebatan undang-undang di negara ini, RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) menimbulkan polemik. Mayoritas datang dari serikat pekerja dan buruh. Sejak akhir Januari 2020, sejumlah pekerja berdemo menolak disahkannya RUU ini. Tidak lain dan tidak bukan alasannya karena dalam rancangan yang tertulis Cilaka malah akan memperburuk keadaan para pekerja di Indonesia.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak tegas rancangan undang-undang ini, yang bagi mereka hanya membuat pekerja Indonesia kehilangan haknya dan mempermudah para pengusaha melakukan eksploitasi kepada para pekerja.

AYO BACA : Omnibus Law Ancam Peran Ulama untuk Sertifikat Halal

Hal tersebut terlihat dari dihapuskannya denda bagi pengusaha yang telat membayar gaji para pekerja yang sebelumnya diatur pada UU Nomor 13 Tahun 2003. Kemudian penghapusan beberapa hak sosial pekerja, seperti dihapuskannya beberapa cuti seperti cuti haid dan cuti hamil.

RUU ini juga mendukung terbukanya jalan eksploitasi melalui peraturan yang memudahkan pengusaha untuk memberikan PHK ke para pekerjanya, pekerjaan yang lebih memilih menggunakan sistem kontrak yang dimana membuat para pekerja selalu was-was akan nasib pekerjaan mereka sendiri. Hal tersebut karena sewaktu-waktu bisa saja giliran mereka yang terkena PHK. Belum lagi perubahan sistem upah menjadi sistem upah perjam yang membuat pekerja tidak ada bedanya dengan mesin.

Tujuan omnibus law yang tertulis dalam rancangan undang-undang cipta kerja (Cilaka) ini didasari atas asas pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan, dan kemandirian.

Namun, apa yang tertulis di bawah tujuan ini, nyatanya sangat bertolak belakang. Pemerataan hak pekerja tidak akan dapat didapat jika pengusaha tidak diberikan hukum kuat yang dapat menjerat mereka ketika melalaikan kewajiban memberikan hak yang merata kepada para pekerjanya.

Dengan dihapusnya UU Nomor 13 Tahun 2003 (jika RUU Cilaka resmi) maka tidak ada lagi kepastian hukum bagi para pekerja jika suatu saat para pengusaha telat membayar atau bahkan tidak membayar gaji mereka.

Dari sisi tujuan kemudahan berusaha, hak-hak sosial seperti cuti saat haid dan hamil bagi perempuan dan kontrak kerja jelas yang dihilangkan malah membuat batas antara pekerja dengan budak semakin tipis, hak-hak sosial inilah yang harus dipenuhi tanpa tawar-menawar karena inilah termasuk hak asasi manusia.

Hak atas pekerjaan ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Melalui bekerjalah manusia mendapatkan penghidupan yang layak. Membeli makanan tanpa mencuri, menyekolahkan anak-anak mereka, melakukan hobi yang mereka inginkan. Sudah jelas tertulis dalam Undang-Undang Dasar yang merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi.

AYO BACA : RUU Omnibus Law Perpajakan, Penerimaan Negara Turun Rp80 Triliun

Kemudian tujuan yang keempat adalah kebersamaan. Kebersamaan yang saya ingin dapatkan di sini adalah perkembangan maksimal dari pengusaha dan pekerja sehingga bersama-sama membangun ekosistem ekonomi di Indonesia yang tidak hanya berkembang pesat namun stabil dan konsisten.

Namun rasanya, kebersamaan ini tidak dapat dicapai dari sisi pekerja jika pengusaha dan investor lebih banyak diuntungkan dengan adanya aturan ini. Bahkan jika pengusaha atau dari sisi perusahaan melakukan tindakan sewenang-wenang kepada pekerja RUU Cilaka ini mengatur bahwa hal tersebut hanya akan menjadi sanksi administratif semata saja.

Terakhir, ada kemandirian. Apa yang bisa diharapkan dari berkembangnya kemandirian pekerja jika hak-hak mereka saja tidak dipenuhi? Lagi-lagi saya bisa bilang, tujuan dari kemandirian ini digarisbawahi untuk para pengusaha dan investor.

Mestinya tujuan yang ditulis diawal draf RUU Cilaka ini adalah tujuan yang disepakati untuk kebaikan pengusaha dan pekerja. Bukan tujuan untuk memuluskan langkah-langkah para pengusaha dengan embel-embel meningkatkan investasi di dalam negeri. Rancangan Undang-Undang ini bernama Cipta Lapangan Kerja, apa gunanya jika berhasil menciptakan lapangan kerja tapi tidak berhasil mensejahterakan yang bekerja?

Ini seperti menciptakan stadion sepak bola termegah sejagad raya tapi tidak memiliki pemain-pemain bola profesional. Nyatanya kuantitas lapangan kerja dan kualitas pekerja tidak pernah berjalan saling ketergantungan, tidak perduli sebesar apa dan sebanyak apa lapangan pekerjaan di Indonesia, selalu ada syarat kualitas yang harus dipenuhi. Pertanyaannya adalah apakah masyarakat Indonesia sudah siap dengan kualitas sebagai pekerja? Dan dengan adanya RUU Cilaka ini rasanya hanya akan makin memperburuk kualitas dan kesejahteraan para pekerja bahkan para calon pekerja.

Rancangan undang-undang ini sungguh mengecewakan, tampaknya tidak perlulah memberikan nama dengan embel-embel cipta lapangan kerja, kalau hanya mau memuluskan dan berpihak kepada investor semata. Seolah-olah memberikan angin segar dan harapan pada para pencari kerja di Indonesia, padahal yang dibutuhkan para pekerja atau para calon pekerja adalah peningkatan keahlian, baik soft skill atau pun hard skill, tidak masalah kalau tidak ada lowongan pekerjaan juga. Dengan adanya keahlian, mereka bisa membangun perusahaan mereka sendiri tanpa harus dieksploitasi oleh investor atau pengusaha nakal.

Kita lebih butuh pemain bola yang punya skill segunung, dari pada lapangan sepak bola paling megah segalaksi bimasakti. Rancangan undang-undang ini bisa jadi celaka terutama bagi para pekerja di Indonesia, karena aturannya yang jelas-jelas berat sebelah dan malah melanggar hak asasi manusia tentang pekerjaan dan kehidupan yang layak.

Mungkin benar adanya Indonesia membutuhkan para investor dan para pengusaha untuk meningkatkan ekonomi negeri ini ke jenjang yang lebih baik, memuluskan jalan mereka di negeri ini, memberikan mereka hak-hak khusus, mungkin juga bisa jadi salah satu daya tarik dibandingkan harus berinvestasi dan menanamkan modal mereka ke negara lain. Tapi bukan berarti para pekerja di Indonesia harus dicelakakan dengan RUU Cilaka ini. Tidak ada kemajuan yang disebut kemajuan jika hanya mencelakakan salah satu pihak.

3

Sabrina Mulia Rhamadanty, Lahir di Bandar Lampung, adalah seorang mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi, Jurusan Jurnalistik, Universitas Padjadjaran.

AYO BACA : Buruh KBB Tolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Netizen : Sabrina Mulia Rhamadanty
Lahir di Bandar Lampung, adalah seorang mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi, Jurusan Jurnalistik, Universitas Padjadjaran.

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar