Saat ekspor Merosot, Pengusaha Harus Didukung

  Jumat, 24 Januari 2020   Netizen Sjarifuddin
Ilustrasi aktivitas ekspor.(Pixabay)

AYOBANDUNG.COM – Perolehan ekspor pada 2019 ternyata berjumlah US$167,35 miliar. Turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai US$180 miliar. Namun pendapatan ekspor tahun 2018 itupun lebih rendah US$8,57 miliar dibanding 2017.

Bagaimana dengan tahun 2016? Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor tercatat US$144,43 miliar dibanding tahun 2015 yang mencapai US$150,36 miliar. Tetapi nilai ekspor 2015 itu, jauh lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yaitu US$175,98 miliar.

Kecenderungan ekspor dari tahun ke tahun memang menurun. Penyebabnya sudah diketahui bersama, terlalu banyak ekspor komoditas yang berbasiskan bahan baku dan sumber daya alam. Disamping produk-produk ekspor yang peka pergerakan nilai tukar, peraturan, kondisi di negara pengimpor serta aksi persaingan dari negara lain.  

Tentu saja ada pelipur lara. Tiga kontributor utama atas ekspor pada 2019 terdiri, produk-produk ‘bernilai  tambah’, yakni yang dihasilkan industri makanan-minuman (US$ 21,73 miliar), logam dasar (US$14,64 miliar) serta industri tekstil dan pakaian (US$10,84 miliar). Membanggakan tetapi rentan terhadap aksi pesaing dan fluktuasi nilai tukar.

Pendekatan Ekonomi Tak Cukup

Pendekatan ekonomi tak bisa disalahkan sebagai penyebab kemerosotan ekspor, sebagaimana juga ia tak berhak menyebut diri sebagai penyebab tunggal kenaikan ekspor. Keberhasilan atau kegagalan merupakan hasil kerja multidisiplin yang seringkali dimulai dari awal sekali.

Keberhasilan dalam bisnis dimulai dari dedikasi aparat tingkat kecamatan, wali kota/kabupaten hingga provinsi. Dedikasi tersebut berpadu dengan tekad, kesungguhan dan ketangguhan pengusaha atau investor. Aparat berorientasi kepada penyerapan tenaga kerja dan menumbuhkan perekonomian lokal, sedangkan pengusaha mencari laba dan mengembangkan usaha.

Aparat menyediakan lahan, listrik, gas, jalan raya, perizinan,  memberi keringanan pajak holiday selama lima tahun, keamanan dan jaminan berusaha. Sekalian kemudahan ini bertujuan membuka lapangan kerja baru, menghadirkan kegiatan bisnis ikutan seperti transportasi, konsumsi, perumahan dan lain-lain. Pemerintah daerah pada tahap awal tidak mendapat apa-apa, tetapi akhirnya memperoleh manfaat yang lebih besar.

Yang menarik, aparat sengaja memberi karpet merah dengan keyakinan kehadiran perusahaan menyumbangkan manfaat yang lebih besar. Terbukti keyakinan ini benar.

Berkat perlakuan serupa itu, pengusaha bisa lebih fokus. Tidak terganggu aneka pungutan ekonomi atau politik. Bisnisnya tumbuh dan berkembang. Kontribusinya terhadap lingkungan sekitar juga besar.

Bisa dibayangkan bila ribuan pengusaha memperoleh perlakuan yang sama. Maka luar biasa pula kontribusinya terhadap negara.

Gambaran di atas berlangsung di negara lain. Bukan hanya karpet merah yang digelar, tetapi pistol juga menyalak jika ada penyalahgunaan wewenang.

KEK Sebagai Jalan Keluar ?

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebenarnya merupakan jalan keluar untuk menghasilkan pebisnis dan dunia usaha yang tangguh. Pemerintah Indonesia menyediakan sedikitnya sebelas KEK , yaitu Maloy Batuta Trans Kalimantan, Sorong, Morotai, Bitung, Palu, Mandalika,  Tanjung Lesung,  Tanjung Kelayang,  Tanjung Api-Api,  Sei Mangkei, Arun Lhokseumawe, dan Ghalang Batang.

Sayangnya, prospek beberapa KEK tak terlalu cerah karena sengketa lahan, belum tersedianya gas, listrik dan fasilitas infrastruktur yang memadai. Berdasarkan data  Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), pemanfaatan lahan KEK di atas sepuluh persen hanya di Sei Mankei (10,6%), Palu (23,3%), Mandalika (47,1%),  Arum Lhokseumawe (65,4%) dan  Ghalang Batang (21,8%). Pemanfaatan lahan di KEK lain, rata-rata dibawah 10 %.

Hingga saat ini, pemerintah telah menetapkan 15 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), terdiri dari sembilan KEK Industri dan enam KEK Pariwisata. Dari 15 KEK tersebut, 11 KEK telah beroperasi atau sudah melayani investor.

Hingga saat ini, pemerintah telah menetapkan 15 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), terdiri dari sembilan KEK Industri dan enam KEK Pariwisata. Dari 15 KEK tersebut, 11 KEK telah beroperasi atau sudah melayani investor.

Menurut Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono pada awal Januari 2020, pengembangan 15 KEK tersebut telah menghasilkan realisasi investasi hingga Rp 22,2 triliun, dan menyerap mencapai lebih kurang 8.686 orang.

Tentu saja implikasi positif KEK tak sampai di situ. Sayang Susiwijono tidak merinci dampak ikutan keberadaan perusahaan-perusahaan dalam KEK, termasuk velocity of money yang ditimbulkannya.

Penegakan Hukum dan Watak yang Lemah

Belakangan ini niat untuk memajukan investasi tengah dicemari penggunaan dana  yang tidak tepat dan melanggar hukum. Dana BUMN yang sebetulnya efektif untuk memajukan perekonomian, digangsir pemegang kuasa dana dan pengusaha.

Kelakuan ini turut merusak kredibilitas dan masyarakatpun cenderung menyamaratakan moralitas pengusaha.  Ia sangat merusak citra pengusaha yang seharusnya memperoleh karpet merah.

Dalam kaitan tersebut, pidato Budayawan Mochtar Lubis tentang 6 Ciri Manusia Indonesia  di Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada 6 April 1977 layak untuk dikemukakan kembali. Menurutnya ada enam sifat manusia Indonesia, yakni (1). Hipokritis dan Munafik. Menentang Korupsi tetapi Melakukan Korupsi . (2) Enggan Bertanggungjawab atas Perbuatannya. (3) Jiwa Feodal. (4) Percaya Takhayul. (5) Artistik. (6) Watak yang lemah serta karakter yang kurang kuat. Kegoyahan watak merupakan akibat dari ciri masyarakat dan manusia feodal dengan tujuan menyenangkan atasan atau menyelamatkan diri sendiri.

Keenam ciri sekalipun mengundang kontroversi masih ada sampai sekarang. Penyebabnya karena masyarakat semakin toleran terhadap penyimpangan hukum. Malahan sudah sampai kepada korupsi berjamaah. Penyebab lain adalah lantaran pendidikan ahlak atau moral atau adab tidak dilakukan sejak dini. Di Jepang anak usia dini diajarkan moralitas (a.l. kejujuran, disiplin, kerjasama dan  menghormati orang tua).

Percaya atau tidak. Semuanya itu tak terjangkau ilmu ekonomi yang oleh pengusungnya dikatakan mampu menyelesaikan segala masalah.

* Sjarifuddin

Wartawan senior.

Netizen : Sjarifuddin

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar

Komentar