Satwa Liar Terancam, Negara Merugi

  Senin, 13 Januari 2020   Netizen Fariza Rizky Ananda*
[Ilustrasi] Kakatua Putih Besar Jambul Kuning (Cacatua galerita). (Dok. Ayobandung.com)

AYOBANDUNG.COM -- Sudah menjadi rahasia umum bahwa di Indonesia masih marak perdagangan dan pemeliharaan satwa liar oleh masyarakat umum. Kekayaan hayati dan hewani negeri ini sudah diakui secara internasional, terlebih untuk satwa-satwa liar.

Dilansir dari laman web Profauna, diketahui ada sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia. Indonesia nomor satu dalam hal kekayaan mamalia (515 jenis) dan menjadi habitat lebih dari 1539 jenis burung. Sebanyak 45% ikan di dunia, hidup di Indonesia.

Menjadi sebuah hal yang patut dibanggakan ketika kita menjadi rumah bagi sekian banyak satwa liar tersebut. Namun sayangnya, tidak demikian bagi beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Alih-alih bangga dengan diversifikasi satwa liar, mereka malah banyak yang menyalahgunakannya demi kepentingan pribadi, dengan memelihara dan bahkan memperdagangkannya.

Oknum-oknum tersebut tidak peduli bahaya yang mengintai ketika sebuah ekosistem tidak seimbang lagi akibat kepunahan satwa, apalagi mengenai sebuah fakta bahwa merawat dan merehabilitasi satwa yang terancam punah memakan banyak sekali biaya dari pemerintah.

Lebih mendesaknya lagi, jika satwa yang dipermasalahkan tersebut adalah satwa endemik yang sebagian besarnya sudah terancam punah. satwa endemik tentu saja hanya ada di Indonesia bahkan di daerah tertentu saja. Tak tanggung-tanggung, jika satwa tersebut akhirnya punah, satwa tersebut otomatis hilang dari seluruh permukaan bumi. Jumlah mamalia endemik Indonesia diketahui ada 259 jenis, kemudian burung 384 jenis dan amfibi 173 jenis, dilansir dari IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources). Banyak sekali, bukan?

Seperti yang Desember 2019 terjadi di Maluku, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku menerima berbagai macam fauna hasil sitaan dan penyerahan masyarakat dari BKSDA Sulawesi Utara yang sudah selesai masa karantina dan rehabilitasinya.

Dilansir dari laman Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), sebanyak 23 ekor burung endemik Malut. Perinciannya, 4 ekor Kakatua Putih (Cacatua alba), 6 ekor Nuri Kalung Ungu (Eos squamata), dan 13 ekor Kasturi Ternate (Lorius garrulus). Selain itu, BKSDA Sulut juga menyerahkan 4 ekor Kera Yaki (Macaca nigra), 10 ekor Kakatua Maluku, dan 6 ekor Kakatua Tanimbar.

Penyerahan tersebut, selain karena masa rehabilitasinya sudah habis, dilakukan karena ada rencana pada akhir tahun ini PPS Tasikoki yang ada di Sulawesi Utara tersebut akan menerima pengembalian satwa liar hasil sitaan (repatriasi) yang berhasil diamankan di wilayah Dafau Filipina, sehingga pihak PPS Tasikoki harus mempersiapkan sarana dan prasarana untuk menampung satwa-satwa tersebut.

Masih banyaknya hasil sitaan dan penyerahan dari masyarakat tersebut, mengindikasikan bahwa saat ini satwa-satwa liar dan endemik masih disalahgunakan oleh masyarakat. Menurut Shaniya Utamidata, seorang pemerhati satwa liar, dilansir dari Mongabay Indonesia, penyerahan satwa liar dari masyarakat tersebut biasanya merupakan hewan yang dulunya dipelihara oleh mereka, karena beberapa alasan, akhirnya mereka serahkan ke BKSDA. Alasan-alasan tersebut biasanya seputar ketidakmampuan biaya untuk menunjang pakan hewan, terlebih untuk hewan karnivora, pakan daging tentunya sangat mahal.

Akhirnya, pemerintah lah yang menanggung beban karantina dan rehabilitasi satwa liar tersebut. Biasanya, ketika disita dan dikembalikan ke BKSDA, keadaan fisik dan psikis dari hewan tersebut sangat memprihatinkan. Bisa karena kurang layaknya sanitasi kandang yang dibuat oleh oknum tersebut, pakan yang buruk, stress karena proses penangkapan yang kejam, dan fakta paling sederhana bahwa hewan tersebut terpisah dari koloni atau keluarganya serta dari habitat aslinya.

Satwa liar, apalagi endemik, yang tidak ada pada habitatnya tentu akan mengalami stress yang hebat. Ketakutan dan kecemasan yang dialaminya tentu bisa kita bayangkan seperti apa. Dengan perawatan yang kurang memadai pula, hewan tersebut bisa dengan mudahnya mati.

Kerugian yang ditanggung pemerintah tersebut sangatlah besar. Dilansir dari VOA Indonesia, Ketua Umum IAR (International Animal Rescue) Indonesia, Tantyo Bangun, mengatakan, kerugian akibat kejahatan terkait satwa liar tidak hanya karena hilangnya satwa, melainkan juga pengeluaran untuk merehabilitasi satwa liar korban perdagangan ilegal. Contoh kasusnya, biaya rehabilitasi orangutan itu setahun antara Rp60 juta sampai Rp100 juta per individu. Jadi, kalau kita minimal merehabilitasi selama lima tahun, satu orangutan sekitar Rp300 juta sampai Rp500 juta.

Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saja menyebutkan nilai kerugian negara akibat perdagangan satwa liar secara ilegal diperkirakan mencapai Rp13 Triliun per tahun. Tentunya bukan hal yang sedikit mengingat ini adalah akibat pelanggaran oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jika perdagangan dan pemeliharaan satwa liar tersebut tidak banyak dilakukan, alangkah baiknya dana yang besar tersebut lebih beramanfaat untuk dialokasikan ke bidang lain yang lebih membutuhkan, misalnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan fasilitas publik di daerah terpencil, daan lain sebagainya.

Untuk itu, pelanggaran terhadap satwa liar sudah seharusnya dikurangi atau lebih baik diberantas dengan cepat dan segera. Selain untuk menjaga keseimbangan ekosistem, juga untuk mengurangi beban pemerintah, terlebih masalah dana karantina dan rehabilitasi satwa liar yang sangat besar.

*Fariza Rizky Ananda, mahasiswa Jurnalistik Universitas Padjadjaran.

Netizen : Fariza Rizky Ananda*

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar