Mengutak-Atik Ujian Nasional

  Rabu, 11 Desember 2019   Netizen Irma Suryani
Ilustrasi ujian nasional. (Irfan Al-faritsi/Ayobandung.com)

Belakangan ini, isu ujian nasional (UN) mencuat lagi. Isu bermula dari pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang menyebut bahwa rencana penghapusan ujian nasional (UN) di Indonesia bukan hanya sekadar wacana.

Pernyataan tersebut sontak segera mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Akankah UN benar-benar dihapuskan atau sebaiknya dipertahankan?

Meski ujian nasional (UN) pada hakikatnya berfungsi sebagai salah satu alat evaluasi dalam sistem pendidikan kita, toh selama ini tidak sedikit kalangan menganggap bahwa UN merupakan satu-satunya instrumen yang menentukan baik buruknya wajah pendidikan kita secara keseluruhan.

UN akhirnya menjadi acuan ihwal keberhasilan pendidikan kita. Siswa yang dianggap sukses yaitu siswa yang lulus UN. Sekolah yang dinilai sukses adalah sekolah yang paling banyak meluluskan siswanya dalam UN.

Dasar pemikiran diselenggarakannya UN yakni perlunya standarisasi dalam dunia pendidikan kita. Standarisasi dilakukan dengan cara melakukan penilaian (assesment) berskala dalam bentuk UN. Dalam hal ini, sejumlah pelajaran diujikan secara nasional dan kemudian dibuat nilai standar kelulusan secara nasional pula.

Dengan model seperti ini, dipahami bahwa semakin banyak siswa yang lulus UN, maka semakin baik mutu pendidikan kita. Padahal, berbagai kajian menunjukkan, tidak ada kaitan langsung antara tingkat kelulusan dengan mutu pendidikan. Menurut Matthew J Brouillette (2002), banyak sekolah bisa saja mencapai prestasi berupa tercapainya angka kelulusan siswa hingga 100 persen, namun banyak siswa yang telah lulus itu sesungguhnya tidak bisa apa-apa.

Dalam konteks pendidikan kita, sejauh ini terdapat beberapa argumen yang menjelaskan bahwa hasil UN tidak dapat menjadi indikator satu-satunya mutu pendidikan.

Pertama, selama ini sebagian besar soal UN berbentuk multiple choice (pilihan majemuk). Jenis soal ini cuma mengukur kemampuan menghafal fakta dan berpikir konvergen yang bisa disiati dengan cara pemecahan instan seperti yang diajarkan oleh banyak lembaga bimbingan belajar. Padahal, masih banyak sisi kemampuan lain dari siswa yang layak diukur seperti kemampuan berpikir divergen, kreativitas, kemampuan analisa serta pemecahan masalah.

Kedua, UN tidak menghargai proses pendidikan secara keseluruhan karena hasil akhir yang menentukan apakah seseorang lulus atau tidak hanya didasarkan oleh hasil ujian sesaat sejumlah mata pelajaran.

Ketiga, standarisasi pendidikan lewat UN mencerminkan ketidakadilan lantaran UN menyamaratakan semua siswa tanpa melihat kondisi sesungguhnya jagat pendidikan kita. Sebagaimana diketahui, masih terdapat kesenjangan yang sangat besar antara sekolah yang berada di kota dan di pelosok dalam soal sarana dan prasarana pendidikannya, sehingga siswa mendapatkan layanan pendidikan yang tidak sama.

Sebelum berbicara mutu, kita perlu lebih dahulu mengetahui esensi dari pendidikan itu sendiri. Esensi pendidikan adalah untuk menciptakan siswa didik yang mampu mengembangkan rasa ingin tahu, kreatif dan memiliki kemampuan belajar sepanjang hayat.

UN sejauh ini tidak pernah bisa mendorong para siswa kita untuk mampu mengembangkan rasa ingin tahu, kreatif dan memiliki kemampuan belajar sepanjang hayat. UN malah cuma menciptakan para siswa yang berpola pikir instan, yang lebih mementingkan hasil dan pengakuan ketimbang proses dan kerja keras.

Lebih parah, UN pada gilirannya cenderung merangsang siswa, -- juga  guru, orangtua, sekolah dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya -- untuk berusaha menghalalkan segala cara.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan tidak harus lewat penyelenggaraan UN. Mutu pendidikan bisa ditingkatkan lewat berbagai usaha dari pemerintah dalam rangka mewujudkan sebuah sistem pendidikan yang berkeadilan. Berkeadilan di sini maksudnya yaitu semua sarana dan prasarana sekolah dimana pun di negeri ini tidak berbeda jauh.

Di samping itu, siapa pun dia, miskin maupun kaya, bisa memiliki akses yang sama mudanya terhadap layanan pendidikan yang prima. Selama ini yang terjadi, mereka yang kaya bisa dengan mudah mendapatkan layanan pendidikan yang sangat luar biasa bagusnya, sementara mereka yang miskin cuma mendapatkan layanan pendidikan ala kadarnya.

Upaya lain untuk mendongkrak mutu pendidikan adalah meningkatkan kinerja para pendidik. Rekrutmen tenaga pendidik harus semakin ketat. Beri keleluasaan dan kemudahan kepada para pendidik untuk bisa mendapatkan tambahan pendidikan dan pelatihan seluas mungkin secara berkesinambungan. Fasilitasi mereka agar dapat dengan mudah meningkatkan wawasan mereka secara terus-menerus.

UN dapat saja terus diselenggarakan. Tujuannya bukan untuk memastikan lulus tidaknya seorang siswa, namun cuma sebatas assesment untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa rata-rata menyerap materi kurikulum sejumlah mata pelajaran secara nasional. Selain itu, UN mungkin pula diselenggarakan sebagai standar untuk mereka yang akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi.

*Irma Suryani, peminat masalah pendidikan.

Bekerja di Yayasan Pendidikan Al-Fath Jalan Raya Baru Sukaraja Sukabumi

Netizen : Irma Suryani

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar