Pemkot Bandung Diminta Tertibkan Pajak Restoran dan Hotel Digital

  Selasa, 10 Desember 2019   Nur Khansa Ranawati
Akademisi di bidang Akuntasi Universitas Padjajaran, Dini Rosdini saat FGD Bandung Tax Forum di Hotel Grandia Bandung, Selassa (10/12/2019). (Ayobandung.com/Nur Khansa Ranawati)

BANDUNG WETAN, AYOBANDUNG.COM -- Saat ini, transaksi jual beli barang hingga jasa secara digital marak digunakan masyarakat, terutama kaum milenial. Tak terkecuali di bidang perhotelan dan kuliner, dimana jasa layanan antar makanan dan pemesanan kamar di penginanapan non-hotel banyak terjadi melalui e-commerce dan aplikasi sejenis.

Akademisi di bidang Akuntasi Universitas Padjajaran, Dini Rosdini mengatakan, bila dikelola dengan baik, transaksi digital di bidang kuliner dan perhotelan tersebut dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang jumlahnya tidak sedikit. Dirinya mengatakan, dua hal ini bisa dimasukkan ke dalam pajak hotel dan restoran yang masing-masing memiliki peluang meperbesar Potensi Pajak Daerah.

Adapun Hasil Pajak Daerah Kota Bandung tahun lalu mencapai Rp2,66 triliun dengan Potensi Pajak Daerah dari bidang hotel dan restoran masing-masing sebesar 11,72% dan 11,35%. Nilai ini, Dini mengatakan, seharusnya dapat lebih dimaksimalkan terutama menyasar wajib pajak millenial.

"Objek pajak semakin meningkat, sehingga pemerintah harus dapat menangkap peluang dan melakukan identifikasi objek pajak baru melalui aplikasi-aplikasi terkait," ujarnya pada FGD Bandung Tax Forum di Hotel Grandia Bandung, Selassa (10/12/2019).

AYO BACA : KPK Sebut Hotel tak Setor Pajak Sama dengan Korupsi

Dirinya memaparkan, di bidang perhotelan, hal yang saat ini perlu diantisipasi adalah maraknya pertumbuhan Virtual Hotel Operator (VHO) berupa aplikasi penyedia kamar meliputi Air BnB, OYO, Airy Rooms, RedDoorz, dan sebagainya. Salah satu VHO, dia menyebutkan, pertumbuhannya mencapa 20x lipat dalam satu tahun dan dapat meningkatkan okupansi hotel hingga 60-40%.

"VHO tidak memiliki aset dan pertumbuhan bisnisnya sangat pesat," katanya.

Untuk bidang kuliner, saat ini marak bermunculan bisnis kuliner terutama skala rumahan dan resto kecil yang memanfaatkan jasa layan antar untuk melayani konsumennya. Penghasilan bisnis kuliner ini, dia menyebutkan tidak dapat disepelekan.

Sehingga, dirinya meminta pihak Pemerintah Kota Bandung untuk mulai menyusun strategi dan mengeluarkan regulasi yang dapat mengoptimalkan pajak dari kedua sektor tersebut. Hal ini, dia menyebutkan dapat dimulai dengan menyisir satu-satu dan membuat daftar VHO dan bisnis kulier berbasis digital yang ada di Kota Bandung melalui aplikasi yang bersangkutan.

AYO BACA : Hotel dan Restoran di Bandung Barat Banyak Mengemplang Pajak

"Gali potensi pajak restoran dan VHO di aplikasi pemesanan makanan dan aplikasi VHO, ya mau enggak mau harus seperti itu dulu kecuali pihak pemkot sudah melakukan kerjasama dengan start-up yang bersangkutan," jelasnya.

Bila telah diidentifikasi, Dini mengatakan, pihak Pemkot Bandung dapat mulai melakukan sosialisasi ke masyarakat dan pengusahan mengenai pajak yang dibutuhkan. Hal ini, dia mencontohkan, telah berlaku di sejumlah VHO di Jepang.

"Di sana, selain penggunanya membayar ongkos menginap pada tempat yang ditinggali, tapi juga dikenakan pajak untuk daerah dengan besaran yang telah disepakati. Pemilik VHO kemudian menyetor pajak tersebut ke pemerintah," ungkapnya.

Agar hal ini dapat berjalan dengan lebih mudah, Dini menyarankan, pihak pemerintah juga dapat mulai memermudah layanan pembayaran pajak dengan menyesuaikannya pada kecenderungan gaya bertransaksi milenial. Yakni cepat, ringkas, mudah dan terintegrasi.

"Opsi kanal pembayarannya juga harus diperluas, misalnya lewar e-commerce. Data pun harus lebih transparan. Ketika masyarakat menyadari manfaat nyata dari Pajak Daerah, diharapkan motivasi kepatuhan pajak semakin meningkat," paparnya.

AYO BACA : PBB dan BPTHB Jadi Mata Pajak Tertinggi di Semester Pertama 2019

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar