Kartu Pra-Kerja Bukan Jalan Keluar Pengangguran

  Kamis, 21 November 2019   Redaksi AyoBandung.Com   Netizen Sabrina Mulia Rhamadanty
[Ilustrasi] Pengangguran. (Freepik)

Artikel opini ini menanggapi mengenai berita berjudul “Pemerintah Targetkan 2 Juta Peserta Peroleh Kartu Pra Kerja” yang terbit di AyoBandung.com tanggal 14 November 2019.

AYOBANDUNG.COM -- Kartu Pra-Kerja pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo dalam masa kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2019-2024. Kartu Pra-Kerja ini dimaksudkan bagi masyarakat Indonesia yang baru lulus sekolah (SMA/SMK atau Perguruan Tinggi) yang belum memiliki pekerjaan.

Berdasarkan Direktorat Jenderal (Dirjen) anggaran Kementerian Keuangan RI Askolani, akan ada sekitar 2 juta orang penerima Kartu Pra-Kerja. Mereka akan mendapatkan insentif dengan nominal tertentu serta program pelatihan.

Namun, program pelatihan itu akan disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Sedangkan, penerima kartu Pra-Kerja ini akan diterima melalui sistem online (daring). Mengenai anggaran, pemerintah telah menyiapkan kurang lebih Rp10 triliun untuk kebijakan kartu Pra-Kerja.

Dari data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik pada masa pemerintahan SBY jumlah pengangguran menyusut dari 7,87 persen pada Agustus 2009 menjadi 5,94 persen pada Agustus 2014.

Sedangkan pada periode pertama Joko Widodo, melanjutkan hasil 5,94 persen hanya berhasil menurunkan pada angka 5,01 perser per bulan Februari 2019.

Mayoritas pengangguran yang tercatat adalah lulusan dari SMK sebesar 8,63 persen. Mirisnya, SMK dibentuk untuk menghasilkan tamatan yang siap kerja, namun menjadi penyumbang terbanyak pengangguran. Disusul oleh lulusan SMA 7,92 persen, Diploma (I/II/III) 5,99 persen, Perguruan Tinggi 5,67 persen, SMP 4,75 persen, dan SD 2,41 persen.

Permasalahan Pengangguran di Hulu

Masalah pengangguran yang tidak menemukan titik temu ini tidak disebabkan oleh satu atau dua faktor saja. Ini adalah masalah-masalah yang saling berhubungan satu sama lain yang harus diurai satu per satu.

Pengangguran di Indonesia didukung oleh kurangnya kemampuan para calon pekerja. Secara garis besar dibagi dua yaitu hard skill dan soft skill.

Hard skill adalah kemampuan teknis terkait dengan standar yang diminta di perusahaan tempat dia bekerja sedangkan soft skill adalah kemampuan secara emosional dalam hal ini misalnya kemampuan managemen waktu, kerja sama, inovasi yang berhubungan dengan kecerdasan sosial yang berhubungan dengan orang lain.

Berdasarkan data yang dimiliki Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) terhitung Juli 2019, secara keseluruhan jumlah anak Indonesia yang tidak bersekolah mencapai 4.586.332.

Di situs resminya, TNP2K mengungkap bahwa konsentrasi terbesar dari anak Indonesia yang tidak bersekolah atau putus sekolah berada di Provinsi Jawa Barat, dengan angka 958,599 anak. Dengan tidak memiliki bekal pendidikan yang cukup, anak-anak Indonesia yang putus sekolah ini akan memasuki masa produktif bekerja. Namun, karena kurangnya pengetahuan dan keahlian, hanya turut menyumbang angka pengangguran di Indonesia.

Sekolah adalah satu-satunya tempat paling strategis dalam membentuk hard skill dan soft skill seseorang hingga siap terjun ke dunia kerja. Mulai dari sekolah dasar hingga ke sekolah tinggi.

Namun sayangnya, tidak semua masyarakat Indonesia memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Rata-rata pengangguran disumbang melalui latar belakang calon pekerja yang tidak memiliki cukup pendidikan bahkan putus sekolah, alasan putus sekolah adalah masalah ekonomi.

Kemiskinan, kebodohan, pengangguran seolah menjadi lingkaran yang tidak pernah terputus. Ini adalah PR besar bagi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mempersiapkan bibit-bibit berkualitas yang siap bekerja. Baik dalam sektor swasta maupun negeri. Investasi manusia dalam hal ini kualitas manusia adalah investasi nonfisik yang harus digenjot oleh pemerintah sebelum Indonesia memasuki masa bonus demografi tahun 2030.

Pelatihan-pelatihan singkat untuk meningkatkan skil tertentu, misalnya, dalam hitungan bulan bisa saja menaikan kemampuan tertentu namun itu jelas tidak sebanding dengan tahap pendidikan resmi yang ditempuh.

Dengan perbaikan sistem pendidikan mulai dari kualitas fasilitas sekolah, guru, kurikulum, dan mempermudah para calon-calon pekerja ini menempuh pendidikan dengan tidak memberatkan mereka dalam ekonomi (memberantas mafia pendidikan) masalah di hulu atas pengangguran ini saya rasa perlahan-lahan akan terurai dan Indonesia memiliki pasokan cukup untuk masyarakat yang siap kerja dengan hard dan soft skill yang diperhitungkan dikancah dunia.

Dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan akan memperbaiki kualitas pekerja-pekerja Indonesia dari hulu, pendidikan akan mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, kemudian melatih terbentuknya sikap profesionalisme dalam bekerja yang mendukung pembangunan negara serta keahlian manusia-manusia Indonesia dalam menggunakan berbagai teknologi maju agar tidak kalah bersaing dengan negara lain.

Permasalahan Pengangguran di Hilir

Lalu, bagaimana dengan Kartu Pra-Kerja, apakah kartu ini hanya akan menjadi kartu penebal dompet bagi 2 juta orang Indonesia yang nantinya akan mendapatkannya?

Saya rasa, ada beberapa hal yang masih perlu dipertanyakan mengenai penerima kartu ini, bagaimana pelatihan-pelatihan yang akan diterima dan yang terakhir bagaimana para penerima kartu akan berakhir bekerja?

Banyak yang mempertanyakan mengenai keakuratan pemerintah dalam menyeleksi penerima kartu pra-kerja. Pasalnya, kalau kartu ini jatuh pada orang-orang yang tidak bertanggungjawab maka sangat mudah untuk menyabotase dan mengambil keuntungan dari insentif yang setiap bulan akan didapatnya.

Jika benar proses seleksi akan dilakukan secara online seperti yang dikatakan oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) anggaran Kementerian Keuangan RI Askolani maka bagaimana dengan para pengangguran di daerah-daerah terpencil yang masih tebatas alat dan akses internet lalu bagaimana dengan para pengangguran yang tidak memiliki kemampuan untuk mengakses internet?

Bukankan dari proses seleksi saja Kartu Pra-Kerja tampaknya tidak bersahabat dengan semua kalangan pengangguran di Indonesia.

Askolani juga mengatakan bahwa 2 juta orang penerima pelatihan-pelatihan agar mereka siap bekerja. Banyak lembaga-lembaga kursus yang tersebar di Indonesia untuk meningkatkan kemampuan dalam persiapan kerja jadi tidak akan ada bedanya program pemerintah ini jika tidak disertai dengan sasaran tembak yang pas, yaitu kemampuan dalam pelatihan yang mempu memenuhi pekerjaan di sektor yang jelas.

Menurut saya, Kartu Pra-Kerja dapat mengurai permasalahan pengangguran di hilir. Hanya jika dalam mempersiapkan pekerja-pekerja ini harusnya pemerintah secara matang telah memperhitungkan keinginan pasar. Jika seperti itu yang dikatakan, maka pemerintah harus sudah memiliki data sektor mana saja yang sedang berkembang pesat dan membutuhkan banyak karyawan.

Berdasakan data dari EconMark, analis Bank Mandiri mencatat beberapa Industri yang berkembang paling pesat sepanjang periode Juni 2017-Mei 2018 yang masih berkembang hingga tahun setelahnya. Tercatat industri perangkat lunak dan jasa sistem informasi merupakan yang paling pesat pertumbuhannya di Indonesia, ASEAN, maupun secara global. Disusul oleh industri pariwisata dan industri keuangan.

Berdasarkan data tersebut dapat terlihat bahwa industri pasar global membutuhkan pasokan tenaga kerja yang mumpuni dan ahli dalam perangkat lunak, jasa infomasi, industri pawiwisata dan industri keuangan. Pemerintah harus bisa memberikan pelatihan yang memenuhi kriteria empat sektor besar yang tengah berkembang tersebut.

Jika tidak ini akan menjadi pelatihan yang sia-sia dan buang-buang anggaran saja. Penetapan sasaran perusahaan dalam sektor tertentu juga harus diperhitungkan secara matang-matang. Kartu Pra-Kerja adalah jembatan pencapaian kesejahteraan para calon pekerja di Indonesia. Asal berkerja saja tanpa Kartu Pra-Kerja saya rasa sangat mudah dilakukan, namun memiliki pekerjaan yang menyejahterakan adalah beban lain. Apakah hanya mengejar standar gaji UMR? Atau secara penuh memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani?

Tanpa target perusahaan yang jelas, hasil pelatihan-pelatihan yang akan ditempuh 2 juta orang penerima kartu Pra-Kerja ini akan sia-sia. Pasalnya, seandainya pun keahlian mereka bertambah, namun tidak sesuai dengan perkembangan dan keinginan bursa pencari kerja maka keahlian mereka akan sulit disalurkan. Dan kemungkinan terburuknya, Kartu Pra-Kerja mungkin bisa saja tidak menjadi jawaban atas permasalahan pengangguran di Indonesia.

Penulis: Sabrina Mulia Rhamadanty, Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi, Jurusan Jurnalistik Unpad

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar