Dana Desa di Desa Hantu

  Kamis, 21 November 2019   Netizen Wisnu AJ, Sekretaris Forum Komunikasi Anak Daerah (Fokad) Kota Tanjungbalai.
Ilustrasi. (Pixabay)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengeluhkan adanya penambahan desa baru seiring meningkatnya alokasi dana desa dari tahun Ketahun.

Munculnya desa desa baru ini dinilai oleh Menkeu tidak wajar. Menkeu menyatakan pihaknya menerima laporan, di antara desa desa baru yang bermunculan itu, tidak memiliki penduduk alias desa hantu. Parahnya desa hantu ini turut mendapatkan guyuran dana desa dari pemerintah pusat.

Karena adanya transfer ajek dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) makanya sekarang bermunculan desa desa baru yang bahkan tidak ada penduduknya, hanya untuk mendapatkan dana desa. Keluhan itu disampaikan oleh Menkeu yang juga mantan derektur pelaksana Bank Dunia Sri Mulyani 4 November 2019 saat membahas evaluasi kinerja Kemenkeu tahun 2019 dihadapan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI).

Adanya keluhan yang disampaikan oleh Kemenkeu tentang adanya desa fiktif yang menerima dana desa, sontak membuat kaget para pejabat di negeri ini. Para Menteri yang berkaitan dengan desa, masing-masing melakukan klarifikasi tentang adanya desa hantu yang tidak berpenghuni mendapatkan dana desa, seperti yang dikeluhkan oleh Sri Mulyani.

Kementerian Desa (Kemendes) dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar menyebutkan tidak ada desa baru yang tidak berpenghuni, tapi yang ada adalah desa yang telah ditinggalkan oleh penduduknya, karena oleh suatu bencana.

Namun, menurut pihak Kemendes PDTT pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap desa desa yang dianggap tidak berpenduduk itu guna mencegah terjadinya kebocoran anggaran.

Apa yang disampaikan oleh Kemendes PDTT, malah bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dipimpin oleh Tito Karnavian. Kemendagri malah mendukung terhadap keluhan yang disampaikan oleh Kemenkeu tentang adanya desa baru yang tidak berpenghuni.

Direktur Jendral (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nata Irawan mengatakan, pihaknya menemukan desa yang tidak berpenghuni. "Ada empat desa di Kabupten Konawe, Sulawesi Tenggara, setelah kami turun, ternyata hanya ada tujuh orang penduduknya. Ini kami cek langsung dengan Gubernur dan Bupatinya," ujar Nata Irawan.

Walaupun Kemendagri mendapatkan temuan adanya desa tidak berpenghuni, namun Kemendagri menafik jika pihaknya telah kecolongan. Karena, kata Nata Irawan, desa yang minim penduduk belum tentu dibuat buat atau fiktif, namun oleh karena ditinggalkan oleh penduduknya.

Dari dua penjelasan yang diberikan oleh Kemendes PDTT dan Kemendagri yang berbeda tentu menimbulkan pertanyaan. Keluhan yang disampaikan oleh Kemenkeu tersebut jelas terbukti, bahwa ada desa yang tidak berpenghuni, terlepas apakah desa tersebut ditinggal oleh penghuninya, atau memang dibentuk desa baru hanya untuk mendapatkan dana desa?.

Tergiur Dana Desa

 Klarifikasi yang disampaikan oleh Kemendes PDTT dan Kemendagri, jelas tidak dapat diterima oleh masyarakat begitu saja. Munculnya desa hantu yang mendapat aliran dana desa tentu tidak terlepas dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Kemunculan desa desa hantu yang tidak berpenghuni ini tidak menutup kemungkinan akan adanya oknum-oknum yang terdorong dan tergiur dengan besarnya dana desa yang digelontarkan oleh pemerintah pusat kepada desa, untuk dipergunakan dalam program pencepatan pembangunan desa.

Dalam beberapa kasus terungkap bahwa dana desa banyak yang disalahgunakan oleh kepala desa selaku penerima dana, meski penggunaan dana desa tersebut pengawasannya cukup ketat dengan melibatkan penegak hukum Kejaksaan dan Polri.

Untuk tahun 2019, menurut Sri Mulyani alokasi dana yang diterima oleh setiap desa mencapai sekitar Rp1,37 miliar per desanya.

Akibat meningkatnya dana desa yang diterima oleh desa, dan banyaknya desa-desa fiktif yang tidak berpenghuni bermunculan membuat alokasi dana desa pun meningkat tajam.

Menurut catatan Kemenkeu dalam lima tahun terakhir, anggaran dana desa melonjak hingga tiga kali lipat, yakni dari Rp20,76 triliun di tahun 2015 naik menjadi Rp72 triliun untuk tahun 2019-2020.

Dalam rilis yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah desa di Indonesia memang terus bertambah. Sepanjang kepemimpinan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari tahun 2014-2018, jumlah desa baru bertambah mencapai 1.741 desa.

Akan tetapi, jika dibandingkan dengan kepemimpinan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pertumbuhan desa baru di era pemerintahan SBY, pertumbuhannya lebih kencang mencapai 3.581 desa baru dari tahun 2011 - 2014.

Sedangkan menurut data yang ada di Kemendagri, jumlah desa baru sepanjang tahun 2015 sampai tahun 2018 hanya terdap sebanyak 861 desa baru. Jika membanding dari dua data tersebut, Anta Irwan mengakui tentu data yang disampaikan oleh BPS, selaku lembaga indevenden milik pemerintah dalam hal Statistik yang lebih akurat.

Hasil temuan yang didapatkan oleh Kemendagri tentang adanya empat desa saja yang tidak berpenghuni merebutkan dana desa memang perlu untuk dipertanyakan, karena terasa aneh jika hanya empat desa saja yang fiktif, kemungkinan Kemenkeu tidak perlu mengeluhkan dana desa itu terserap ke rekening empat desa hantu. Karena secara logisnya dari puluhan ribu desa hanya empat yang fiktif itu tidak akan terasa.

Atau jangan jangan Kemendagri menutup nutupi dari jumlah desa hantu yang bermunculan untuk memperebutkan dana desa. Kemungkinan jumlah desa desa hantu yang bermunculan berjumlah ribuan desa sehingga serapan dana desa pada APBN cukup dirasa memberatkan negara.

Boleh jadi desa desa hantu ini tidak hanya muncul di wilayah bagian timur Indonesia saja, tapi melainkan juga desa desa hantu itu ada yang muncul di wilayah Jawa dan Sumatera, makanya serapan dana desa pada APBN cukup terasa memberatkan negara.

Siapa yang Bermain

 

Kelahiran desa desa hantu tidak berpenghuni ini, tentu tidak lahir begitu saja, pasti ada dokter atau bidan yang membantu kelahiran desa desa hantu ini.

Jika mengacu kepada Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, setidaknya ada tiga intansi pemerintah yang bermain dalam munculnya desa desa hantu ini. Pertama Kepala Daerah Bupati atau wali kota yang wilayahnya memiliki desa.

Munculnya desa baru, baik melalui pemekaran, maupun pembentukan baru tidak terlepas dari peranan kepala daerahnya, bupati, maupun walikota. Karena kepala daerah inilah yang akan mengusulkan dimekarkannya satu desa, atau dibentuknya Desa baru di wilayahnya kepada gubernur selaku kepala daerah provinsi. Pengusulan itu berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Kemudian Gubernur selaku Kepala Daerah Provinsi yang menerima usulan pemekaran atau pembentukan desa baru dari Bupati atau Walikota, akan menurunkan tim nya, untuk melakukan evaluasi layak atau tidaknya sesuai dengan persyaratan dan perundang undangan satu desa itu dimekarkan atau pembentukan desa baru.

Jika memang layak, maka Gubernur akan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi terhadap pemekaran atau pembentukan desa baru. Jika tidak layak, maka Gubernur akan menolaknya.

Setelah keluar Perda Prov, maka pemerintahan Provinsi melaporkannya kepada Kemendagri, agar desa yang dimekarkan atau desa pembentukan baru dicatatkan didalam administrasi Kemendagri. Tiga intansi inilah yang bertanggungjawab terhadap lahirnya desa desa baru di Indonesia.

Siapapun yang bermain dalam melahirkan desa desa hantu ini memang perlu untuk diselidiki. Karena lahirnya desa hantu untuk berebut dana desa akan merugikan negara. Sebab dana desa di desa hantu bukan untuk kepentingan masyarakat desa, tapi melainkan untuk kepentingan oknum oknum yang melahirkan desa hantu.

Menanggapi adanya desa hantu ini Presiden Jokowi mengatakan " iya, negara kita memang negara yang besar, negara yang besar, 514 Kabupaten/Kota, ini besar. Ada 74.800 desa, ini juga banyak. Manajemen mengelola sebanyak itu tidak mudah " kata Jokowi.

Menurut Jokowi " Keberadaan desa tersebut akan dibereskan. Sehingga nantinya dana desa bisa tersalurkan dengan baik.

Tetapi kalau impormasi benar ada desa siluman, itu mungkin hanya desanya hanya pakai plang saja, tapi desanya nggak ada. Ini bisa saja terjadi, karena sekali lagi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai pulau Rote adalah sebuah pengelolaan yang tidak mudah. Tapi tetap kita kejar agar namanya desa desa tadi diperkirakan, diduga itu fiktif ketemu, ketangkap,yah " tutur Jokowi dalam keterangannya kepada wartawan, usai pembukaan acara " Kunstruksi Indonesia 2019 di JIExpo Kemayoran Jakarta Rabu 6 November 2019.

Untuk mengungkap adanya desa hantu yang menerima dana desa adalah tugas Kepala Kepolisian Republik Indonesia ( Kapolri) yang baru Jendral Pol Idham Azis. Polri harus bertindak cepat untuk menyelusuri adanya desa hantu yang menerima dana desa dan menangkap para pemainnya, tampa harus menunggu perintah dari Presiden. Karena permainan dalam desa hantu merupakan kejahatan yang luar biasa, dan merugikan bangsa dan negara. Semoga!.

Wisnu AJ, Sekretaris Forum Komunikasi Anak Daerah (Fokad) Kota Tanjungbalai.

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar