Menghayati Toleransi dan Kebebasan Beragama

  Sabtu, 16 November 2019   Redaksi AyoBandung.Com   Netizen Putri Shaina Madani Ristianti
[Ilustrasi] Menghayati toleransi dan kebebasan beragama. (Pixabay)

Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Begitu konon semboyan negara kita. Tapi apakah pada praktiknya kita sudah benar-benar mengimani semboyan tersebut? Sudahkah kita menyikapi perbedaan dengan baik?

Jawabannya bisa jadi ya, bisa jadi tidak.

Selasa, 12 November lalu, terdengar kabar kurang mengenakkan dari Bantul. Sebuah acara keagamaan dibubarkan oleh warga sekitar karena dianggap menyimpang dan tidak memiliki izin.

Acara yang disebut piodalan itu diselenggarakan oleh Paguyuban Padma Buwana untuk memanjatkan doa kepada leluhur, Ki Ageng Mangir. Piodalan hari itu diikuti oleh banyak orang, bukan hanya dari sekitar daerah Bantul. Banyak yang datang dari jauh sengaja untuk mengikuti acara ini. Hari itu, acara dihadiri oleh pemeluk agama Budha dan Hindu.

Upacara yang digelar di rumah Utiek Suprapti, ketua Paguyuban Padma Buwana yang juga sekaligus mengaku sebagai keturunan langsung Ki Ageng Mangir. Acara doa pertama yang dipimpin pendeta Budha berjalan dengan baik. Namun sesi kedua yang seharusnya dipimpin oleh pemuka agama Hindu tidak dapat terlaksana karena warga sekitar meminta acara dihentikan.

Peristiwa ini tentu saja membuat miris. Pembubaran acara doa tersebut mencerminkan bagaimana cara masyarakat menanggapi perbedaan yang ada di masyarakat. Meskipun ritual doa dan pemujaannya berbeda, semestinya ada pengkajian dan dialog dengan para penganutnya. Sebab kita berbicara soal kepercayaan terhadap leluhur, tidak bisa begitu saja memberikan cap menyimpang.

Tidak hanya di Bantul, soal kebebasan memeluk agama dan kepercayaan agaknya masih menjadi hal yang sulit dicapai di Indonesia. Terutama bagi mereka, pemeluk kepercayaan yang menjadi minoritas di negara ini.

Indonesia mungkin memang baru mengakui enam agama. Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Namun kita tidak bisa melupakan eksistensi para pemeluk aliran keagamaan dan kepercayaan. Walaupun jumlahnya tidak banyak, akan tetapi mereka memiliki hak atas kebebasan yang sama dengan pemeluk agama-agama mayoritas.

Berbicara mengenai kebebasan beragama dan toleransi, warga Jawa Barat patutnya prihatin sebab pelanggaran kebebasan beragama paling banyak terjadi di Jawa Barat.

Data dari Setara Insitute menjelaskan dalam 12 tahun terakhir, angka pelanggaran kebebasan beragama di Jawa Barat adalah 629 peristiwa atau sekitar 26 persen dari total keseluruhan kasus pelanggaran di Indonesia. Disusul oleh DKI Jakarta dengan 291 kasus dan Jawa Timur selanjutnya dengan 270 kasus. Terdapat jarak yang cukup besar antara Jawa Barat dengan daerah lainnya.

Setara Institute juga menyebutkan data hasil riset lembaganya bahwa pelanggar kebebasan beragama paling banyak berasal dari kalangan nonnegara. Nonnegara di sini maksudnya adalah masyarakat sipil.

Padahal, menurut lembaga tersebut, biasanya negara atau pemerintahan lah yang memiliki potensi paling besar untuk melakukan pelanggaran terhadap kebebasan beragama.

Dari keseluruhan kasus, aktor negara “menyumbang” angka pelanggaran sebanyak 480 tindakan oleh kepolisian, 383 tindakan oleh pemerintahan daerah, dan 89 tindakan oleh Kementrian Agama. Sementara dari kelompok warga terdapat 600 tindakan.

Sebagai warga negara yang baik, kita seharusnya tahu sama tahu bahwa negara telah melindungi kebebasan beragama, sebagaimana yang dituliskan dalam Pasal 29

Undang-undang Dasar 1945. Pasal 29 ayat 2 menyebutkan dengan jelas, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.” Jika negara bahkan sudah mengatur secara tegas dalam konstitusi, maka sepatutnya warga negara tidak punya alasan untuk melanggar.

Yang kita butuhkan sebagai sesama warga negara dan pemeluk agama adalah rasa empati dan toleransi terhadap penduduk yang lain.

Sejatinya, mengenai agama dan kepercayaan adalah urusan privat yang tak seharusnya dicampuri oleh orang lain. Pahami bahwa sama seperti kita, pemeluk agama dan kepercayaan lain pun ingin menjalankan ritual mereka dengan aman dan  nyaman.

Kita perlu memperbanyak dialog dengan para pemuka agama dan kepercayaan lain agar dapat memahami mereka. Jangan biasakan menggunakan cara-cara keras untuk menindak sesuatu.

Kita harus mampu menerima realita bahwa Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Tak perlu ada pemaksaan prinsip dari pemeluk agama dan kepercayaan tertentu kepada yang lain. Sadari bahwa keberagaman inilah yang justru membuat Indonesia kaya dan indah.

Alangkah baiknya jika momentum Hari Toleransi Sedunia yang jatuh pada tanggal 16 November dijadikan ajang untuk mengevaluasi kembali tingkat toleransi kita semua. Tak hanya warga, aparat dan aktor negara yang lain pun kiranya perlu melakukan refleksi. Penting bagi aparat dan pemerintahan untuk mulai menaruh perhatian kepada kalangan minoritas di negeri ini. Sinergi antara warga dan pihak negara akan menciptakan Indonesia yang lebih baik dan toleran.

Putri Shaina Madani Ristianti, mahasiswa Jurnalistik Universitas Padjadjaran angkatan 2017

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar