Bawaslu Bandung Rekrut Kader Pengawasan Partisipatif untuk Pilkada

  Minggu, 10 November 2019   Mildan Abdalloh
Ilustrasi Pilkada Serentak 2020. (M. Irfan Abiyyudistira/Ayobandung.com)

SOREANG, AYOBANDUNG.COM -- Menghadapi Pilkada 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung membuat Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKKP). Lulusan dari sekolah ini akan membantu melakukan pengawasan Pilkada di Lapangan.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kabupaten Bandung, Hedi Ardia mengatakan peserta SKKP merupakan masyarakat umum yang dipilih melalui proses perekrutan.

AYO BACA : Wapres Minta Sistem Pilkada Dikaji Kembali

Pada gelombang pertama, terdapat 90 orang peserta yang direkrut secara terbuka.

“Kami telah umumkan ke publik pada 7-9 November sekaligus menyampaikan berkas pendaftaran. Selanjutnya, pada 10 November kami lakukan wawancara dan besoknya kami umumkan mereka yang layak mengikuti program ini,” turur Hedi, Minggu (11/10/201).

AYO BACA : Golkar Akan Lakukan Penjaringan Bakal Calon Bupati Bandung

Total peserta yang mendaftarkan diri pada SKPP gelombang pertama ini mencapai 146 orang. Sedangkan mereka yang memenuhi persyaratan administrasi sebanyak 131 orang. Selanjutnya, dari yang lolos administrasi ini akan diambil sebanyak 90 orang.

Para peserta akan dibekali materi kepemiluan oleh para akademisi dan penggiat pemilu. Tujuan akhir dari kegiatan tersebut adalah peserta akan langsung terjun ke lapangan mengawasi tahapan Pilkada Serentak 2020. Mereka ikut menjadi sel-sel Bawaslu dalam melakukan edukasi pengawasan pada pemilihan Bupati Bandung.

"Ilmu dan pengetahuan yang mereka dapatkan dalam kegiatan ini sangat penting dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan pemilu dan diharapkan mereka bisa mengajak masyarakat daerah sekitarnya masing-masing," ucapnya.

SKPP merupakan kegiatan penting karena Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri dalam melakukan pengawasan. Menurutnya, harus ada dukungan dari masyarakat supaya pengawasan pemilu berjalan lebih efektif.

"Bawaslu punya kewajiban untuk mempersiapkan masyarakat agar ikut berperan dalam pengawasan untuk menciptakan kontestasi yang luber dan jurdil," tutupnya

AYO BACA : Bawaslu Jabar: APBD Jangan Dipakai Modal Politik

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar