Tanah Warga Rp270 Miliar Dicaplok Pemkot Cimahi

  Selasa, 05 November 2019   Tri Junari
Yayat (65) warga Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi menilai Pemerintah Kota Cimahi telah bermain curang dengan menyerobot sebagian tanah miliknya untuk dijadikan Taman Pemakaman Umum (TPU) Lebak Saat. (Tri Junari/Ayobandung.com)

CIMAHI UTARA, AYOBANDUNG.COM--Yayat (65) warga Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi menilai Pemerintah Kota Cimahi telah bermain curang dengan menyerobot sebagian tanah miliknya untuk dijadikan Taman Pemakaman Umum (TPU) Lebak Saat.

Tanah milik Yayat seluas 791 meter persegi itu kini dikelilingi pondasi dan benteng menyatu dengan lahan TPU seluas 3.800 meter persegi milik pemkot Cimahi. 

"Lahan itu saya beli sejak tahun 2006, dengan bukti Akta Jual Beli (AJB) Nomor 72 Tahun 2006, saat posisi Camat Cimahi Utara diisi Sumitro. Kemudian tahun 2018 saya membuat AJB Nomor 110, waktu itu Camatnya Hendra Gunawan,” ujar Yayat kepada wartawan, Selasa (5/11/2019).

Menurutnya, yang melakukan penyerobotan tanah miliknya itu Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kota Cimahi. Penyerobotan lahan tersebut dilakukan sejak tahun 2018 hingga akhirnya diberi pagar oleh mereka. 

"Saya perlu penjelasan. Kok tiba-tiba saja dipondasi dibenteng gak tau asal muasal. Saya punya AJB," katanya.

Untuk memperjuangkan kejelasan tanah miliknya, bertahun-tahun Yayat datang ke Pemkot Cimahi tetapi hasilnya selalu nihil. 

"Saya beli kurang lebih Rp270 miliar. Kalau saya pengen diganti aja kalau mau diganti, gak mau mempermasalahkan, gak mau ribet," jelas Yayat.

Terkait masalah tersebut, pihak DPKP seakan tak mau mengetahui permasalahan status tanah tersebut. Padahal sudah jelas pembangunan makam tersebut merupakan ranah DPKP.

Sementara itu, DPKP Kota Cimahi enggan memberikan penjelasan terkait status tanah tersebut. Mereka menyerahkan kejelasan itu kepada Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Cimahi.

Kepala BPKAD Kota Cimahi Achmad Nuryana menjelaskan, lahan tersebut memang akan dijadikan TPU oleh DPKP Kota Cimahi berdasarkan sertifikat aset Pemkot Cimahi dari hasil pemberian Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos dan Fasum) dari PT Cipageran Asri.

Hanya saja, kata dia, mungkin DPKP salah penghitungan ketika melakukan pengukuran. Solusinya pihak DPKP dan BPN tengah menelusuri dan melakukan pengukuran ulang.

"DPKP terlalu melebar, ada penambahan. Harusnya 3.031 meter persegi, jadi 3.800 meter persegi. Kelebihan sekitar 800 meter persegi, sekarang proses administrasi dengan BPN. Kami akan bayar. Pak Yayat juga katanya mau ganti tanahnya dengan uang," katanya.

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar