Menelusuri Status Keabsahan Petisi Online di Indonesia

  Sabtu, 19 Oktober 2019   Adi Ginanjar Maulana   Netizen
Change.org, sebuah situs petisi online di Indonesia.

Petisi merupakan pernyataan yang disampaikan kepada pemerintahan untuk meminta agar pemerintahan mengambil tindakan terhadap suatu hal.

Petisi juga dapat diartikan sebagai sebuah dokumen tertulis resmi yang disampaikan kepada pihak berwenang, yang biasanya ditandatangani oleh beberapa orang, menunjukan sekelompok besar menyetujui dokumen tersebut. 

Petisi 50 merupakan salah satu petisi yang pernah ada di Indonesia, diterbitkan pada 5 Mei 1980 dan ditandatangani oleh 50 tokoh terkemuka nasional, termasuk mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal Nasution dan mantan Gubernur Jakarta Ali Sadikin.

Petisi 50 merupakan dokumen yang isinya memprotes kepada Presiden Soekarno yang menggunakan filsafat negara Pancasila untuk “mengancam” lawan politiknya. Soeharto beranggapan setiap kritik yang dilemparkan pada dirinya sebagai kritikan terhadap ideologi negara Pancasila.

Di era teknologi informasi yang sangat cepat ini, sangat mempengaruhi kebiasaan masyarakat. Munculnya petisi online merupakan salah satu akibat dari perkembangan zaman. Situs www.change.org merupakan salah satu situs petisi online yang banyak dikenal masyarakat, yang diperkenalkan secara global sejak 2012.

Dilansir dari laman tirto.id terdapat tujuh kasus yang dimenangkan oleh petisi Change.org Indonesia pada tahun 2018. Diantaranya, kasus perusahaan pembakar hutan di Rawa Tripa, Aceh divonis bersalah dan dikenakan denda sebesar Rp366 miliar oleh Mahkamah Agung (MA). Terdapat 220.000 orang yang protes lewat petisi online agar perushaan tersebut dijatuhi hukuman. 

Kemudian, saat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan aturan Undang-Undang (UU) MD3. Lebih dari 240.000 orang mendukung petisi tersebut agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi dan membatalkan UU MD3 yang baru disahkan DPR. Lalu mengenai maraknya perburuan burung Cendrawasih sebagai aksesoris, membuat burung asli papua itu hampir punah. Terdapat 335.000 orang mendukung petisi tersebut.

Salah satu petisi online pernah mencuat yaitu pada kasus perundungan terhadap Audrey. Seperti yang dikutip dari laman detik.com petisi ‘KPAI dan KPPAD, Segera Berikan Keadilan Untuk A #JusticeForA!’ telah ditekan lebih dari 2,4 juta kali pada Rabu (10/4/2019) pukul 10.25 WIB.

Banyak dukungan terhadap Audrey atas perundungan yang menimpanya. walaupun pada akhirnya, cerita yang disampaikan korban tentang perundungan yang menyebabkan bengkak dibagian kepala, memar di bagian mata, hingga alat kelamin yang dirusak oleh para pelaku, berbeda dengan hasil visum yang dikeluarkan oleh Mitra Medika yang menyatakan tidak ada bekas penganiayaan.

Terakhir, petisi yang muncul akhir-akhir ini pada kasus revisi UU KPK. Muncul desakan kepada Presiden Jokowi untuk menolak revisi UU KPK yang berjudul ‘Indonesia Bersih, Presiden Tolak Revisi UU KPK!’, telah ditandatangani 179 ribu orang pada pukul 12.09, Selasa (7/9), dikutip dari laman cnnindonesia.com. Jumlah tersebut bukanya angka yang kecil, banyak masyarakat yang menolak revisi UU KPK, meski demikian UU KPK telah resmi diundangkan pada 17 Oktober dan diberi nomor, yaitu Nomor 19 Tahun 2019.

Petisi online terus eksis pada kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, banyak petisi online yang mempengaruhi keputusan pemerintahan, ada juga yang tidak mempengaruhi.

Lantas, seperti apa status hukum petisi online di Indonesia? Seperti yang dilansir dari laman tirto.id, Indonesia belum memiliki lembaga yang penampung petisi, belum ada regulasi yang mengatur tentang petisi online, meski pengguna change.org terus meningkat, pemerintah tidak wajib menjawab petisi yang sudah terakumulasi.

Beda halnya dengan Amerika Serikat, petisi biasanya disampaikan dan ditampung di Gedung Putih. Pemerintah AS wajib menjawab petisi apabila telah didukung oleh 100.000 penadatangan dalam kurun waktu 30 hari. Di inggris, petisi biasanya disampaikan dan ditampung oleh parlemen. Pemerintahan wajib merespons bahkan dipertimbangkan untuk diperdebatkan di parlemen, bila petisi didukung oleh 10.000 penandatangan.

Indonesia tertinggal jauh dalam pengaturan petisi dari negara lain. Hal tersebut dapat menjadi tugas pemerintah untuk dikaji ulang, agar suara yang terakumulasi oleh masyarakat terhadap suatu hal, memberikan efek yang signifikan. Sebagai negara demokrasi, menurut penulis, pemerintah mesti mempertingbangkanya, di era teknologi digital ini.

Meski indonesia belum memiliki regulasi tentang petisi online, bukan berarti petisi online tidak dapat mempengaruhi, hanya saja aturannya yang belum jelas. Kendati demikian, teruslah menyuarakan kebenaran atas apapun yang terjadi, ada atau tidak adanya regulasi tersebut. Harapannya, pemerintah cepat mengatur petisi online agar masyarakat dapat menyuarakan kebenaran secara bersama di negara demokrasi, Indonesia yang kita cintai.

Riki Baehaki
Mahasiswa Jurnalistik UIN Bandung

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar