Peran Kolektif Pencegahan Tindak Korupsi

  Sabtu, 19 Oktober 2019   Redaksi AyoBandung.Com   Netizen
Ilustrasi korupsi. (Pixabay)

Meningkatnya kewaspadaan masyarakat terhadap munculnya potensi tindak korupsi harus disikapi secara positif. Hal itu menunjukkan pemahaman terkait pencegahan tindak korupsi semakin membaik.

Peran masyarakat dalam pencegahan tindak korupsi ini dilindungi undang-undang. Setidaknya ada tiga esensi peran serta masyarakat, di antaranya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, kebebasan yang bertanggungjawab bagi masyarakat untuk menggunakan haknya, serta penciptaan ruang yang leluasa bagi masyarakat untuk berperan serta dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

Munculnya gejolak penolakan revisi Undang-undang KPK akhir-akhir ini merupakan bagian dari perhatian kritis masyarakat. Masyarakat memiliki tanggung jawab dalam upaya menekan potensi tindak pidana korupsi melalui sikap kritis terhadap produk undang-undang. Produk undang-undang yang dihasilkan pemangku kepentingan harus semakin memperkuat posisi kelembagaan antirusuah sebagai upaya tindak pencegahan korupsi yang akan merugikan kepentingan bersama.

Komitmen pemerintah dalam pencegahan tindak korupsi diwujudkan dengan dikeluarkannya berbagai regulasi. Salah satunya Peraturan Presiden Tentang Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi Nomor 54 Tahun 2018.

Fokus dari Stranas meliputi bidang Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara dan Penegakan Hukum serta Reformasi Birokrasi.

Pencegahan korupsi di bidang Perizinan dan Tata Niaga diharapkan mampu mengurangi hambatan kemudahan berusaha dan investasi, mencegah biaya tinggi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan pekerjaan.

AYO BACA : Revisi UU KPK Resmi Jadi UU No 19 Tahun 2019

Di bidang Keuangan Negara, tercapainya target penerimaan keuangan negara sehingga pelayanan publik dan pembangunan menjadi optimal. Pencegahan tindak korupsi di bidang Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi akan sangat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap negara.

Upaya ini menempatkan Indonesia di peringkat ke-89 di dunia dari 180 negara dengan skor 38 (skala 0-100) berdasarkan Corruption Perception Index (CPI).

Data dilansir Transparency International Indonesia (TII) pada Tahun 2018. Skor Indonesia ini naik satu poin. Dimana sebelumnya CPI Indonesia Tahun 2017 berada di peringkat 96 dengan skor 37. Skor Indonesia sendiri masih sejajar dengan negara Bosnia Herzegovina, Srilanka, dan Swaziland. Skor Indonesia masih di bawah angka rata-rata CPI internasional dengan rerata berada di angka 43.

Membaiknya perilaku antikorupsi masyarakat Indonesia juga tergambar dalam beberapa indikator yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

BPS setiap tahun  merilis angka Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) untuk level nasional.  Indikator ini dapat mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi.

Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi. Sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.

AYO BACA : Baru Dilantik, Mulan Jameela Sudah Diperingati KPK

BPS menggunakan dua dimensi ukuran yaitu persepsi masyarakat tentang korupsi dan pengalaman masyarakat terkait korupsi. Dimensi Persepsi berupa penilaian/pendapat terhadap kebiasaan perilaku antikorupsi di masyarakat. Sementara itu, Dimensi Pengalaman berupa pengalaman anti korupsi yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan hasil rilis BPS, dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir (2012-2019) angka Indeks Perilaku Anti Korupsi berfluktuatif namun semakin mendekati angka 5. Pada Tahun 2012, Indeks Perilaku Anti Korupsi berada pada angka 3,55, sedangkan Tahun 2019 mencapai angka 3,70.

Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin tidak permisif terhadap perilaku korupsi. Begitu juga perkembangan indeks persepsi dan indeks pengalaman sebagai pembentuk indeks IPAK meskipun fluktuatif namun keduanya cenderung mengalami kenaikan. Pada Tahun 2012 indeks persepsi berada pada angka 3,54 sedangkan pada Tahun 2019 sebesar 3,80. Indeks pengalaman pada Tahun 2012 berada pada angka 3,58 sedangkan pada Tahun 2019 sebesar 3,65.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pemahaman dan penilaian masyarakat terhadap perilaku anti korupsi terus meningkat. Pemberitaan penanganan kasus-kasus pelaku korupsi di media massa berdampak terhadap perubahan persepsi penolakan masyarakat pada korupsi. Meningkatnya indeks pengalaman pelayanan menandakan beberapa aspek yaitu semakin antikorupsinya instansi pelayanan publik yang dimiliki pemerintah. Adanya perbaikan tata kelola di birokrasi semakin transparan dan bebas korupsi. Pungli di layanan masyarakat semakin berkurang.

BPS juga mengungkapkan bahwa masyarakat perkotaan cenderung memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi lebih tinggi dibandingkan masyarakat perdesaan. Semakin tinggi pendidikan masyarakat semakin anti korupsi. Masyarakat dengan tingkat pendidikan di atas SLTA memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi di atas 4. Penduduk pada kelompok usia 40 sampai 59 tahun paling anti korupsi dibandingkan kelompok umur lainnya.

Membangun iklim pencegahan tidak pidana korupsi membutuhkan sinergitas peran pemerintah, masyarakat, dan kolektifitas semua pihak. Peran pemerintah melalui penguatan regulasi dan kelembagaan pencegahan tindak pidana korupsi. Penegakan hukum tanpa pandang bulu bagi para pelaku tindak pidana korupsi sebagai efek jera. Penegakan aturan hukum secara berintegritas. Masyarakat berperan sebagai kontrol sosial dan membangun pemahaman perilaku anti korupsi agar semakin baik tidak hanya dari sisi pengetahuan juga pada tataran praktek di lapangan.

Dadang Darmansyah.S.Si, MM, Pegawai BPS Kabupaten Ciamis.

AYO BACA : (Setidaknya) Dua Cara Enyahkan Korupsi

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar