KPK Geledah Rumah Bupati Indramayu

  Kamis, 17 Oktober 2019   Erika Lia
Polisi berjaga saat penggeledahan oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumah pribadi Bupati Indramayu Supendi di Sindang, Indramayu, Jawa Barat, Kamis (17/10/2019). Penggeledahan tersebut untuk mencari barang bukti kasus korupsi yang menjerat Bupati Indramayu itu. (ANTARA)

INDRAMAYU, AYOBANDUNG.COM -- Pasca ditetapkan sebagai tersangka, tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah pribadi Bupati Indramayu, Supendi, di Jalan Cimanuk Barat, Kecamatan Sindang, Kabupaen Indramayu, Kamis (17/10/2019).

Penggeledehan berlangsung selama beberapa jam dengan penjagaan petugas bersenjata laras panjang lengkap. Aktivitas itu dilakukan sedikitnya sepuluh orang yang datang mengendarai tiga mobil Toyota Innova.

Keseluruhan proses penggeledahan hanya dapat diketahui dari luar pagar rumah. Rumah pribadi Supendi sendiri terletak di depan sungai Cimanuk yang dikelilingi tembok setinggi sekitar 2,5 meter.

Setelah beberapa jam, KPK keluar dari dalam rumah seraya membawa sebuah koper besar berwarna hitam. Tiada seorang pun petugas yang bisa dimintai maupun memberi keterangan resmi.

KPK telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh penyelenggara Negara terkait pengaturan proyek di lingkungan Pemkab Indramayu Tahun 2019.

AYO BACA : Bupati Indramayu Resmi Ditahan KPK

Selain Supendi, ketiga orang lain yang ditetapkan sebagai tersangka terdiri dari dua pejabat Pemkab Indramayu dan seorang pengusaha.

Dua pejabat itu sendiri yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Indramayu, Omarsyah serta Kepala Bidang Jalan Dinas PUPR Indramayu, Wempy Triyono.

Supendi, Omarsyah, dan Wempy, ditetapkan KPK sebagai tersangka penerima suap. Sementara, seorang pengusaha, Carsa, disangkakan sebagai pemberi suap.

Dalam kasus ini, KPK mensinyalir pemberian uang oleh Carsa terkait proyek-proyek pada Dinas PUPR Indramayu.

KPK mencatat, Carsa memperoleh sedikitnya tujuh proyek pekerjaan di Dinas PUPR Indramayu, senilai sekitar Rp15 miliar yang bersumber dari APBD Murni.

AYO BACA : KPK: Suap Bupati Indramayu Gunakan Kode

Ketujuh proyek pembangunan jalan itu dikerjakan oleh Perusahaan CV Agung Resik Pratama atau dalam beberapa proyek diketahui pinjam 'bendera' ke perusahaan lain di Kabupaten 
Indramayu.

Ketujuh proyek jalan itu sendiri, masing-masing pembangunan Jalan Rancajawad, Jalan Gadel, Jalan Rancasari, Jalan Pule, Jalan Lemah Ayu, Jalan Bondan-Kedungdongkal, dan Jalan Sukra Wetan-Cilandak.

KPK menduga, pemberian dari Carsa kepada Supendi maupun pejabat Dinas PUPR merupakan bagian atas komitmen fee 5-7% dari nilai proyek.

Dari total nilai proyek, Supendi diduga menerima total Rp200 juta. Dua pejabat Dinas PUPR, masing-masing Omarsyah diduga menerima total Rp350 juta serta sepeda merk Neo seharga sekitar Rp20 juta, sedangkan Wempy diduga menerima Rp560 juta selama lima kali.

Uang yang diterima Omarsyah dan Wempy diduga juga diperuntukkan untuk kepentingan bupati, pengurusan pengamanan proyek dan kepentingan pribadi.

KPK menyebut, Supendi menjadi kepala daerah ke-48 yang ditangkap tangan. Dalam kegiatan tangkap tangan pada 14 Oktober lalu itu, KPK mengamankan delapan di Indramayu dan Cirebon.

Selain empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, empat orang lain yang turut diamankan saat itu masing-masing staf Bidang Jalan Dinas PUPR Indramayu berinisial FM, supir bupati berinisial Sud, ajudan bupati berinisial HS, dan Kepala Desa Bongas berinisial Kd.

AYO BACA : Bupati Indramayu Kena OTT KPK, Ridwan Kamil: “Saya Sudah Ingatkan”

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar