UU KPK Mulai Berlaku, Tjahjo Tak Ingin Ada Lagi OTT Kepala Daerah

  Kamis, 17 Oktober 2019   Republika.co.id
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berharap tak ada lagi operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) terhadap para kepala daerah. Hal ini disampaikan menyusul gencarnya penindakan KPK dua hari belakangan. 

Tjahjo juga menambahkan, selama lima tahun ia menjabat sebagai mendagri, sudah ada lebih dari 119 kepala daerah terjaring OTT KPK. Jumlah itu belum termasuk kasus korupsi yang melibatkan kepala dinas dan anggota DPRD, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Pada Selasa (15/10/2019) malam, Ketua KPK Agus Rahardjo justru mempertanyakan pernyataan Tjahjo yang berharap OTT KPK tidak ada lagi di pemerintahan kedua Jokowi.

"Pak Menteri tadi sudah menyampaikan harapannya pemerintahan kedua tidak ada OTT lagi. Tapi saya enggak tahu dan bertanya-tanya, tidak ada OTT ini karena arah kita ke pencegahan atau KPK dimatikan," tutur Agus dalam acara sosialisasi Peraturan Mendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. yang dihadiri lebih dari 800 perwakilan pemerintah daerah, seperti dikutip Republika.

AYO BACA : Kepala Daerah Kena OTT KPK, Mendagri Keluarkan SK Pengganti

Sebab, menurut dia, sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang sempat disebut akan dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas UU KPK hasil revisi yang dinilai melemahkan KPK.

Agus menyatakan telah bertanya kepada Tjahjo yang juga menjabat sebagai pelaksana tugas menteri hukum dan HAM. "Saya enggak tahu sampai hari ini, karena saya tanya Pak Menteri tadi sebagai pelaksana tugas menkumham juga beliau belum bisa menjawab," kata Agus.

Agus mengatakan, kemungkinan para penyelenggara pemerintahan daerah akan senang jika memang KPK tak bisa lagi menangkap tangan para pelaku korupsi seiring berlakunya UU KPK hasil revisi pada 17 Oktober 2019 ini.

"Karena di undang-undang yang baru itu (KPK) jelas bukan penyidik, bukan penuntut. Dengan cara begitu kan kemudian mungkin tak ada OTT lagi. Mungkin yang senang bapak-ibu di daerah. Tinggal dua hari lagi. Kami menunggu harus seperti apa. Jadi, di KPK menunggu saja," tutur Agus.

AYO BACA : KPK Jelaskan Peran 5 Tersangka Baru dalam Suap Sukamiskin

Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu, memastikan UU KPK yang baru akan berlaku mulai 17 Oktober 2019. UU KPK itu akan berlaku secara otomatis setelah disahkan DPR RI 30 hari lalu pada 17 September 2019.

"Besok mulai jam 00.00 UU 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini akan langsung berlaku," ujar anggota Komisi III DPR itu di Kompleks Parlemen Senayan, kemarin.

UU KPK itu diketahui masih belum ditandatangani Jokowi hingga Rabu. Namun, berdasarkan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP), UU tersebut akan berlaku otomatis setelah 30 hari disahkan DPR meski tidak ditandatangani presiden.

Pihak Sekretariat Negara (Setneg) sempat menyebut Jokowi belum menandatangani karena adanya salah ketik dalam draf UU tersebut. Namun, Masinton mengatakan, DPR RI sudah mengirim kembali perbaikan UU tersebut pada Selasa.

"Sudah dikirimkan surat perbaikan dalam revisi UU 30/2002 ke Setneg, dan 17 Oktober ini otomatis sudah berlaku menjadi UU, terlebih dahulu dicatatkan di lembaran negara," kata Masinton.

Anggota Panitia Kerja Revisi UU KPK itu menjelaskan, yang menjadi perbaikan adalah terkait usia pimpinan KPK. UU KPK yang baru mensyaratkan agar pimpinan KPK minimum berusia 50 tahun.

Masinton pun menambahkan, perkara yang ditangani KPK tetap dapat dilanjutkan. "Jadi, perkara-perkara yang lama tetap disidik oleh KPK sesuai UU baru dan jika belum ada aturan yang jelas bisa menggunakan UU lama. Tergantung gelar perkara kembali di penyidik, komisioner, maupun dewan pengawas nanti," ujar dia.

AYO BACA : KPK Tetapkan 5 Tersangka Baru dalam Kasus Suap Lapas Sukamiskin

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar