Perlu Menteri Gigih untuk Melaksanakan Omnibus Law dan Membangkitkan Investasi

  Senin, 07 Oktober 2019   Redaksi AyoBandung.Com
Ilustrasi. (Pixabay)

Indonesia pada akhir Juli 2019 mengalami defisit anggaran Rp 183,7 triliun atau 1,14% dari produk domestik bruto. Hal ini disebabkan realisasi pendapatan negara (Rp 1.052,8 triliun) lebih rendah dari belanja negara (Rp 1.234 triliun). 

Pendapatan negara sebesar Rp 1.052 triliun diperoleh dari pendapatan perpajakan Rp 810 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 241 triliun.

Bila dirinci. Realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 705 triliun atau 44,7 persen dari APBN 2019, sedangkan realisasi bea dan cukai mencapai Rp 105,2 triliun atau sekitar 50 persen dari target APBN 2019. Total keduanya Rp 810 triliun,kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu.

Neraca perdagangan pada Juli juga mengalami defisit. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan defisit mencapaiUS$ 63,5 juta. Bila diakumulasi mulai Januari – Juli 2019 maka jumlahnya US$1,90 miliar. 

Laman Kementerian Keuangan menyebutkan, APBN digunakan sebagai alat kebijakan meraih keadilan, menurunkan tingkat kemiskinan, menciptakan lapangan kerja dan mengatasi disparitas antarkelompok pendapatan dan antar wilayah. 

Bila diurut ke belakang, keberadaan industri yang menghasilkan produk-produk berdaya saing di pasar domestik dan internasional merupakan salah satu cara meningkatkan pendapatan negara, mengatasi defisit perdagangan dan menyerap tenaga kerja.  

Dengan demikian bila masih terjadi defisit maka hal ini menunjukkan keberadaan industri tidak memadaierlu diambil langkah-langkah agar ia makin kompetitif.

OSS Dibentuk

Untuk itu didirikan OSS (On Line Single Submission ) model pelayanan satu atap atau terintegrasi berbasis elektronik yang bertujuan mengintegrasikan seluruh layanan (kementerian/lembaga di pusat maupun dinas teknis dan DPMPTSP di daerah). Dengan demikian pengusaha domestik maupun asing dapat mulai berbisnis tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya. Suatu kondisi yang kini berlaku di Vietnam dan Cina.

Ternyata OSS yang diterbitkan berdasarkan peraturan Peraturan Presiden (PP) no 24 tahun 2018  bagus bila dilihat dari luar dan tak seindah bila dilihat dari dalam, kata Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Djaweng. Pelaksanaan PP ini tersendat sebab berbenturan dengan Undang-Undang (UU) no. 25/2007 tentang Penanaman Modal dan UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. 

Jadi, katanya, OSS yang bertujuan mempermudah perizinan dan mendorong kepastian berusaha belum tercapai sepenuhnya. Is terhambat aspek regulasi, sistem dan tata laksana.

KPPOD melakukan penelitian tentang pelaksanaan OSS di sektor industri dan pariwisata pada masing-masing satu kota dan satu kabupaten di DKI Jakarta, Sumut, Kalbar,Jatim, NTB dan Sulsel, Mei-Juli 2019. Dari riset itu diketahui, diungkapkan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 11/9/2019, ada masalah antara lembaga yang memiliki kewenangan dan yang bertanggung jawab dalam perizinan,tata ruang dan Undang-Undang Penanaman Modal. 

Penasehat ekonomi Wakil Presiden Sofyan Wanandi dalam kesempatan lain  berkomentar, ketika kita harus menghadapi kompetisi global, pemerintah daerah masih melakukan pekerjaan seperti biasanya dengan kesadaran yang rendah tentang pentingnya investasi.

Indonesia perlu mengubah regulasi untuk menarik investor. Ini merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah  dengan memperbaiki koordinasi dalam menerapkan kebijaksanaan terkait bisnis, ujar ketua dewan penasehat KPPOD itu.

Sulit mencapai hasil yang baik jika masing-masing pihak menjalankan kemauannya sendiri. Ini menyebabkan minat investasi melemah, untung ada e-commerce yang menyerap tenaga kerja, tapi suatu ketika ia akan mencapai titik jenuh, katanya ketika membuka seminar tentang OSS di kantor KPPOD, Jakarta bulan lalu.

Jengkel

Terdapat semacam kejengkelan karena investasi memberi manfaat tetapi terhambat peraturan yang dibuat pusat maupun daerah. Ironisnya kerancuan ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Seolah-olah mengandung makna, terserah mau atau tidak berinvestasi 

Gara-gara banyaknya peraturan yang tumpang tindih, perlu waktu lama untuk merealisasikan minat investasi hingga berproduksi. Malahan ada yang lebih lama karena lahan harus cari sendiri dan ratusan izin dari banyak instansi harus dipenuhi. Bayangkan, untuk mendapat izin mendirikan bangunan tinggi perlu waktu tiga tahun. Izin pertanahan dan cerobong pabrik juga perlu waktu tak sedikit. Sementara pengusaha pertambangan harus mengantongi 352 izin.

KPPOD, sebagai dikemukakan direktur eksekutifnya, mengusulkan kepada pemerintah pusat agar dilakukan perbaikan sistem dan regulasi terkait OSS agar tidak ada lagi disharmoni

Sebaliknya, pemerintah daerah diimbau menyempurnakan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur pendukung seperti komputer dan internet dan melancarkan sosialisasi agar dipahami berbagai pihak.

Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informasi, e-commerce banyak menyerap tenaga kerja terutama di lingkungan Usaha Kecil dan Menengah serta menciptakan wiraswasta baru. Tetapi industri manufaktur masih dalam peringkat teratas buat menyerap tenaga kerja disusul perbankan.

Omnibus Law

Kini mulai digadang-gadang untuk membuat Omnibus Law yakni membuat satu undang-undang yang merangkul berbagai aspek. Misalnya, sudah disebutkan pemerintah akan merombak tiga undang-undang pajak yakni UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (UU PPh) dan UU Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN).

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengidentifikasi dan kemudian mengubah atau mengganti pasal-pasal dalam 72 Undang-Undang dengan menggunakan skema Omnibus Law supaya dapat mengurangi biaya investasi. 

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pemerintah akan mengajukan Rencana Omnibus Law untuk dibahas para anggota DPR periode 2019-2024. RUU itu akan melalui tiga tahapan yakni persiapan, pembahasan dan pengesahan. Lama proses akan sangat tergantung kegigihan pemerintah dan pandangan anggota DPR terhadap Omnibus Law ini.

Bila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden maka akan diajukan ke Presiden ditandatangani dan disahkan menjadi UU. Setelah itu diundangkan dalam waktu tujuh hari sejak disahkan.

Pemberlakuan UU ini belum tentu berlangsung mulus karena tidak semua pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota sepakat sepenuh hati. Maka dariitu dapat difahami bila Mendagri Tjahyo Kumolo sejak awal sudah mengingatkan Omnibus Law tidak mengurangi otonomi daerah. 

Pernyataan itu antara lain tampaknya terkait dengan revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah merevisi klausul mengenai norma, standar, persyaratan, dan kriteria (NSPK)  dalam UU tersebut hingga perizinan menjadi betul-betul sederhana. Dalam Omnibus Law, NPSK dibuat Presiden bukan kementerian.

Omnibus Law hanyalah salah satu syarat untuk meningkatkan investasi. Keberhasilan pelaksanaannya memerlukan dukungan berbagai pihak, bahkan Deputi V Kemenko bidang Perekonomian Bambang Adi Winarso menyebut perlu kesatuan hati.

Bila problem dalam investasi, maka pejabat yang kelak menanganinya mesti mempunyai tekad kuat dan membabat siapapun yang menghalangi. Tindakan drastis itu harus diambil karena kalau tidak akan membuat negara terpuruk, rakyat melarat. 

- Farid Khalidi  

   



 

 

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar