Inkonsistensi Pimpinan KPK Contoh Buruk Pejabat Negara

  Kamis, 26 September 2019   Arie Widiarto
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memberikan keterangan pers mengenai pengembangan perkara dugaan suap proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2017-2018 di gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/9/2019). KPK membuka penyidikan baru dengan dua orang tersangka yaitu, Rizal Djalil yang merupakan anggota BPK sebagai pihak penerima dan Leonardo Jusminarta Prasetyo yakni Komisaris Utama PT. Minarta Dutahutama sebagai pihak pemberi. ANTARA FOTO/M Risy

SEMARANG, AYOBANDUNG.COM--Sikap tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupi (KPK) Agus Rahardjo, Laode M Syarif dan Saut Situmorang terhadap jabatannya, memberi contoh buruk kepada masyarakat. Dua mengembalikan mandat dan satu menyatakan mundur, kemudian  justru ditarik kembali oleh mereka, adalah contoh inkonsistensi.

Sejumlah kalangan menilai harusnya pimpinan KPK bertanggungjawab atas tugasnya, bukan malah terkesan maju mundur sesuka hati. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi menilai, pimpinan KPK sebagai pejabat negara harus mengutamakan kewajibannya. Dia menilai sikap tiga pimpinan KPK itu tidak baik.

"Walaupun setiap pejabat negara, kawan-kawan di KPK itu kan pejabat negara statusnya. Karena itu sebenarnya pejabat negara itu lebih mengutamakan kewajibannya sebagai pejabat negara. Artinya, kurang baik kalau ada pejabat negara mundur kecuali kalau dia kecewa berat," kata Sofyan kepada wartawan,  Kamis (26/9/2019).

Jadi, kata dia, kini harus dipelajari apa motif mereka awalnya mengundurkan diri namun tidak jadi. Menurutnya,  bisa jadi mungkin ada kekecewaan karena kurang dibela oleh masyarakat.

"Atau kurang dibela oleh pimpinan-pimpinan negara itu. Tetapi sekarang tidak jadi mundur kan? Memang itu lebih baik kalau mereka tidak mengundurkan diri, dalam arti menghargai tanggungjawabnya," katanya.

Dia pun meminta pimpinan KPK jangan terlalu mudah menyatakan mundur diri. Baginya, tindakan itu sungguh tidak terpuji.

"Sebelum menyatakan mengundurkan diri dipikirkan dulu baik-baik, ya sebaik-baik kita selesaikan tugas sampai selesai. Itu tindakan yang terpuji menurut saya. Kan kacau negara kalau pejabat negara kecewa sedikit langsung mengundurkan diri," tuturnya.

AYO BACA : Jokowi Tanggapi Terpilihnya Firli Bahuri dan Mundurnya Saut Situmorang

Di kesempatan lain, pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing menilai, sikap pimpinan KPK yang maju mundur juga sebagai contoh buruk komunikasi dan kematangan pemikiran. Seharusnya, kata dia, selaku pejabat negara, para pimpinan KPK harusnya dapat mengedepankan komunikasi, serta berpikir terlebih dahulu secara matang sebelum bertindak.

"Mereka ini offside, terlalu baper. Pejabat negara harusnya tidak boleh begitu, mikir dulu baru ngomong," ujarnya.

Menurutnya, tidak salah jika ada pihak yang menilai bahwa keberadaan pimpinan KPK dan segala keputusannya menjadi tidak legitimate, pasca pernyataan dan sikap tersebut dilakukan.

"Soal ini, mereka memberikan suatu contoh yang tidak baik terhadap masyarakat. Di mata saya, dengan menyerahkan mandat, maka menjadi tidak legitimate lagi dan masyarakat juga bisa melihat yang sama," tuturnya.

Meskipun, sambung dia, hal tersebut hanya didasarkan pada aspek moral dan etika. Karena secara yuridis, pernyataan mundur tersebut tidak berdampak lantaran hanya dilakukan secara lisan tanpa surat resmi dan bertandatangan.

"Tetapi secara teori komunikasi, pernyataan lisan itu juga telah membekas," imbuhnya.

Lebih lanjut Emrus mengatakan, secara moral etika, jika para pimpinan KPK yang menyatakan mundur dan menyerahkan mandat, ingin menuntaskan masa jabatannya, maka perlu memberikan penjelasan tegas.

AYO BACA : Nyatakan Mundur, Saut Situmorang Kembali ke KPK

"Saya lihat mereka tetap ingin mempertahakan jabatannya sampai akhir. Untuk itu, alangkah baiknya jika mereka meminta maaf ke publik, kalau mereka memang masih mau bertahan," tandasnya.

Di sisi lain, bisa saja presiden mempercepat pelantikan pimpinan KPK terpilih baru. Tentunya hal itu harus disepakati juga bersama dengan DPR.

"Itu memungkinkan, dengan catatan mereka mundur dulu. Kebijakan ini dapat diambil untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan jabatan," ujar Emrus.

Sementara Pengamat politik dari FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno sebelumnya menilai sikap pimpinan KPK yang menyerahkan tanggung jawab pengelolaan kepada Presiden sebagai bentuk pengunduran diri secara tidak langsung.

"Mereka secara tidak langsung sebenarnya ingin mengundurkan diri atas kekisruhan ini," katanya.

Menurutnya, mereka memilih menggunakan bahasa-bahasa satire yang sebenarnya merupakan ekspresi kekecewaan pimpinan KPK. Kalau pengunduran diri itu disampaikan secara langsung, kata dia, bisa dianggap mengkhianati amanah dan kepercayaan karena masa jabatannya baru habis Desember 2019.

"Kan baru terjadi sekarang, komisioner menyerahkan segala kewenangan dan keputusan kepada Presiden," katanya.

Menurut dia, Presiden tidak punya pilihan lain kecuali memberhentikan secara resmi komisioner KPK yang telah menyerahkan mandat. Kemudian segera melantik komisioner yang baru saja terpilih.

"Ya, yang paling mungkin memberhentikan komisioner yang menyerahkan mandat ini dan kemudian segera melantik teman-teman terpilih. Kan enggak ada pilihan lagi," katanya.

AYO BACA : KPK Tetapkan Anggota BPK sebagai Tersangka Proyek SPAM

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar