Pemkab Tasik Diminta Serius Evaluasi Kasus Hibah

  Rabu, 18 September 2019   Irpan Wahab Muslim
Ilustrasi (Pixabay)

TASIKMALAYA, AYOBANDUNG.COM--Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2018 yang mercantumkan tiga lembaga yang mendapatkan bantuan hibah berturut-turut selama tiga tahun yakni Persitas, Soekapoera Institute, dan Gibas mendapatkan tanggapan dari berbagai elemen masyarakat.

Tanggapan itu muncul dari Ketua DPD KNPI Kabupaten Tasikmalaya Nana Sumarna. Nana mempertanyakan alasan ketiga lembaga tersebut mendapatkan bantuan Hibah.

"Kan aturanya tidak boleh berturut-turut, tapi ini kenapa terkesan begitu mudah mengeluarkan hibah, " papar Nana melalui sambungan telepon, Rabu (18/9/2019).

Nana menuturkan, meskipun LHP BPK tidak ada rekomendasi untuk mengembalikan dana yang sudah diserap, karena bukan  termasuk pelanggaran kepatuhan. Namun lebih kepada mendorong Pemkab melakukan upaya pengendalian yang lebih ketat, Pemkab Tasikmalaya harusnya belajar dari kasus pemberian hibah yang bermasalah hingga menyeret beberapa ASN dilingkungan Pemkab Tasikmalaya.

"Kasus hibah yang menyeret nama Sekda tahun lalu itu harusnya jadi pelajaran berharga, jangan sampai penyaluran hibah menjadi masalah klasik, " kata Nana.

Hal senada diungkapkan tokoh pemuda Kecamatan Singaparna Dede Farhan. Ia menuturkan, seharusnya Pemkab Tasikmalaya bisa mentaati aturan yang ada. Artinya, kasus hibah yang sempat bermasalah dan selalu jadi temuan BPK harus dibenahi.

"Harus ada pembenahan, harus ada perbaikan yang serius dalam penyaluran hibah ini. Artinya jangan sampai kembali menjadi masalah, " pungkas Dede.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar