Jokowi Diserang Soal KPK, PDIP Pasang Badan

  Senin, 16 September 2019   Fira Nursyabani
Ketua Steering Committee Kongres V PDIP Djarot Saiful Hidayat (kanan) bersama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (kiri) menjelaskan rencana agenda kongres dalam konferensi pers menjelang Kongres V PDIP di Sanur, Bali, Rabu (7/8/2019). (ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, pihaknya tidak akan tinggal diam atas serangan terhadap pribadi Presiden Joko Widodo. Serangan itu terkait polemik pro-kontra pimpinan dan revisi UU KPK.

"Kami mengkritik keras pihak yang menggunakan hal (penghinaan) tersebut sebagai upaya mendiskreditkan Presiden," kata Hasto Kristiyanto di Jakarta, Senin (16/9/2019).

Hasto yang menyatakan sebelumnya menahan diri, akhirnya berbicara soal polemik KPK, karena sudah ada pihak-pihak tertentu yang menyerang pribadi Presiden Jokowi.

AYO BACA : Partai Koalisi Dukung Jokowi Terkait Revisi UU KPK

"Saya mendapat informasi soal adanya media massa tertentu yang secara kurang etis menampilkan karikatur bergambar Jokowi dan pinokio. Dari aspek etika, hal ini tidak memenuhi ketentuan sopan-santun," kata Hasto.

Bagi PDI Perjuangan, menurut dia, Presiden Joko Widodo telah bertindak tepat, termasuk soal revisi UU KPK yang sebagian aturannya sudah tidak relevan.

Hasto menambahkan, dari informasi yang dihimpunnya, Presiden Joko Widodo telah melakukan dialog dengan KPK secara intensif. Pada saat bersamaan Presiden juga mengharapkan adanya kepastian hukum agar kekuasaan KPK yang superbody itu memiliki mekanisme check and balance.

AYO BACA : Soal Revisi UU KPK, Jokowi: Pemerintah Sedang Bertarung

Dengan dilakukannya revisi UU KPK, menurut dia, maka pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK ke depan akan lebih progresif tetapi disertai komitmen yang tinggi dari seluruh aparat penegak hukum untuk tidak melanggar hukum.

Menurut Hasto, melalui revisi UU KPK maka nantinya tidak ada lagi proses penetapan tersangka kasus korupsi secara tergesa-gesa. Ke depan, kata dia, tidak ada lagi penyadapan yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur.

"Selama ini, penyadapan itu bisa dipakai karena kepentingan politik tertentu. Siapa yang bisa memastikan Presiden tidak disadap? Siapa yang memastikan Wakil Presiden tidak disadap? Sampai sekarang ini tidak jelas," katanya.

"Kami memberikan dukungan sepenuhnya kepada Presiden. Pak Jokowi tidak sendirian. Pak Jokowi itu sebelum mengambil keputusan, beliau sudah mempertimbangkan dengan dalam dan mendengar masukan dari banyak pihak," katanya.

Ketika Presiden Jokowi mengambil keputusan, kata Hasto, itu artinya pertimbangannya sangat matang dan itu semua didedikasikan bagi upaya untuk memberantas korupsi dengan benar, bukan dengan melanggar hukum.

AYO BACA : Jokowi: Tidak Ada Pengembalian Mandat dalam UU KPK

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar