Mendag Kebut Kajian Kebijakan Dagang Indonesia

  Minggu, 15 September 2019   Nur Khansa Ranawati
Menteri Perdagangan Indonesia, Enggartiasto Lukita. (Nur Khansa Ranawati/Ayobandung.com)

SUMUR BANDUNG, AYOBANDUNG.COM--Menteri Perdagangan Indonesia, Enggartiasto Lukita menyebutkan, Indonesia saat ini merupakan negara di ASEAN yang memiliki jumlah sengketa terbanyak dengan World Trade Organization (WTO). Dari data yang dimilikinya, sejak 1995 hingga saat ini, terdapat total 63 perselisihan yang melibatkan Indonesia.

Hal ini merupakan sengketa terkait bentrok antara peraturan di bidang perdagangan yang dikeluarkan Indonesia dengan perjanjian antar negara yang telah disepakati WTO. Negara yang memiliki angka konflik lebih sedikit relatif dianggap sebagai negara yang cukup cerdas membuat peraturan.

"Ada 11 kasus dimana Indonesia sebagai penggugat, 14 sebagai tergugat, dan 38 sebagai pihak ketiga. Kalau dengan negara ASEAN, Filipina hanya punya 6, Malaysia 1, Vietnam dan Singapura tidak punya. Mereka cerdas dalam menyusun peraturan," ungkapnya ketika ditemui selepas mengikuti dialog bersama WTO dan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) bertajuk High Level Policy Dialogue : National Task Force on Non-Tariff Measures and Good Regulator Process di hotel El-Royale Bandung, Minggu (15/9/2019).

AYO BACA : Pemerintah Didesak Kejar Lebih Banyak Perjanjian Dagang

Bila sejumlah kebijakan yang berkonflik tersebut tak segera dikaji ulang, Enggar khawatir hal tersebut bakal berdampak buruk pada perekonomian Indonesia. Mau tak mau Indonesia harus siap terlibat dalam perdagangan bebas dunia.

"Kita ada kesepakatan-kesepkatan di WTO, Indonesia adalah salah satu foundernya, jadi setiap peraturan yang kita keluarkan jangan bertentangan dengan perdagangan bebas yang sudah kita sepakati. Kita harus ikut WTO, kalau enggak ya Indonesia bakal jadi negara terkucil. Maunya minta saja, tidak mau memberi. Pasti ekonomi kita akan hancur kalau begitu. Enggak usah dipertayakan lagi apakah kita perlu atau tidak mengikuti era perdagangan bebas ini," paparnya.

Salah satu contohnya, Enggar menyebutkan adalah kebijakan perlindungan yang berimbas pada sulitnya barang impor untuk masuk.

AYO BACA : Hambat Serbuan Daging Ayam Brasil, Pemerintah Terapkan Non-Tarif Barrier

"Tidak boleh seperti itu karena kita sudah menyetujui WTO," ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya secara khusus mengundang WTO dan UNCTAD untuk dapat memberikan pelatihan perumusan kebijakan bagi para eselon II dan eselon I di lingkungan Kementrian Perdagangan dan instansi terkait. Selain itu, tim khusus untuk melakukan kajian berbagai kebijakan tersebut juga telahh dibentuk dan ditargetkan akan bekerja intensif selama satu bulan ke depan.

"Dari situ kita banyak sharing hal-hal yang sedang berkembang, rekomendasi kita untuk High Policy Dialog ini adalah sesuai Perpres Nomor 7, menyusun tum yang dikoordinasikan dengan Kemenko Perekonomian dan Setkab untuk review kembali berbagai peraturan yang berpotensi sudah, sedang, dan dalam proses yang disengketakan WTO," paparnya.

"Menurut saya ini sesuatu yang ke depannya sangat diperlukan. Ada sesuatu yang mau saya wariskan pada generasi selanjutnya. Dalam satu bulan ada legacy yang kita tinggalkan," pungkasnya.

AYO BACA : Mendag Bakal Daftar Hitamkan Pengusaha yang Tertangkap KPK

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar