Rektor, Benahi Sistem Kampus Kami

  Kamis, 12 September 2019   Dadi Haryadi
Kampus Unpad. (istimewa)

Polemik pemilihan pemimpin baru Universitas Padjadjaran seakan tak kunjung selesai. Tak  terasa satu tahun sudah berlalu sejak berakhirnya masa jabatan Tri Hanggono sebagai rektor periode sebelumnya kampus ini. Dengan kata lain, setahun pula sudah dilewati Unpad tanpa memiliki sosok pemimpin. Bagaikan suatu negara tanpa seorang presiden, sistem internalnya dibuat semrawut dan terkesan tak karuan.

Kompleksitas permasalahan dalam pemilihan rektor baru tersebut menjadi faktor utama mengapa pemilihan itu tak kunjung rampung. Meski begitu, setelah menapaki satu tahun yang “panjang” tanpa kehadiran sosok rektor, akhirnya kejelasan pemilihan ini hampir mencapai titik terang.  Pada 9 Agustus 2019, Panitia pemilihan Rektor Unpad kembali membuka pemilihan Rektor Unpad untuk periode 2019-2024. Walau terkesan kembali mengulang dari “Nol”, Unpad dijadwalkan akan kembali memiliki pemimpin barunya pada 6 Oktober nanti.

Pemilihan kembali tersebut akan diiringi dengan munculnya para kandidat baru. Mencari dan memilih kandidat untuk mengemban tanggung jawab pada kampus besar dan ternama seperti Unpad bukanlah perkara mudah. Dibutuhkan pemikiran yang bijak dan matang untuk memilih rektor baru yang nantinya akan memimpin kampus ini selama lima tahun kedepan. Siapapun kandidat yang terpilih nanti, tentunya harus mampu memikul tanggung jawab besar dalam membenahi Unpad agar dapat menjadi kampus yang lebih baik kedepannya.

Salah satu tanggung jawab besar yang harus dimiliki seorang rektor ialah mampu memenuhi harapan segala pihak. Hal itu menjadi kunci utama serta tolak ukur kesuksesan seorang rektor dalam memimpin. Rektor terpilih nantinya juga harus bisa memperbaiki masalah yang muncul sejak kekosongan jabatan rektor setahun silam. Salah satunya yakni sistem internal kampus.

Semua aspek dan anggota sebuah kampus terikat dalam satu kesatuan sistem. Tanpa adanya sebuah sistem yang jelas, segala kegiatan yang dijalankan kampus takkan berjalan dengan baik. Dalam hal ini, tak dapat dipungkiri kosongnya kursi jabatan rektor dalam setahun terakhir telah memperkeruh rumitnya sistem internal Unpad dalam berbagai aspek. Hal ini tak hanya berdampak pada mahasiswa, akan tetapi pada seluruh masyarakat Unpad yang terlibat.

Akan tetapi, sebelum memperbaiki masalah yang muncul tersebut, alangkah baiknya rektor terpilih nanti membenahi dan mengintrospeksi sistem yang telah diterapkan sebelumnya terlebih dahulu. Salah satunya yakni sistem Birokrasi Unpad.
Birokrasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan.

Menurut Max Weber, “Birokrasi dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang diakukan oleh banyak orang”. Dalam dunia kampus, biasanya birokrasi berhubungan dengan prosedur yang harus dilalui untuk melakukan sesuatu. Akan tetapi, birokrasi yang sulit dan rumit tentunya dapat menghambat segala kegiatan yang akan dilakukan segala pihak. Hal tersebut menjadi salah satu tugas yang harus diemban Rektor terplih.

Pembenahan birokrasi yang rumit dan kompleks harus dilakukan sedari dini agar aktivitas yang dilakukan semua pihak dapat berjalan baik. Birokrasi tersebut harus dibenahi dan dipermudah secara adil dan merata tanpa memandang fakultas atau pihak ternetu. Alokasi serta anggaran dana pun tak luput dari aspek birokrasi yang harus dibenahi tersebut.

Anggaran dana merupakan hal yang cukup krusial dalam penyelenggaran kegiatan dalam kampus. Akan tetapi, apa jadinya apabila alokasi serta anggaran dana yang bisa diperoleh pihak-pihak terkait seperti mahasiswa sulit didapat akibat birokrasi yang terbelit-belit? Aktivitas yang akan dijalankannya bisa jadi tak berjalan sesuai harapan berkat sulitnya “menembus” birokrasi tersebut. Akan tetapi, apabila birokrasi dan prosedur tersebut dipermudah, maka kegiatan yang dilakukan segala pihak akan berjalan lancar.

Selain membenahi birokrasi, salah satu hal penting lainnya yang perlu diperbaiki oleh Rektor terpilih ialah sistem perkuliahan. Aktivitas belajar dan mengajar merupakan kunci utama sebuah kampus. Apabila sistem perkuliahan yang dimilikinya tak karuan, maka proses belajar dan mengajar yang dilakukan dosen dan mahasiswa menjadi tak efektif.

Salah satu sistem perkuliahan yang peru diperbaiki ialah sistem pemberian Kartu Rencana Studi (KRS) kampus ini. Mahasiswa dalam menjalankannya perkuliahannya mengambil berbagai mata kuliah yang tercatat dalam lembaran data yang disebut Kartu Rencana Studi. Selain itu, sistem akademiknya juga perlu dibenahi. Salah satunya yakni dengan tidak memberikan pilihan mata kuliah yang memang belum siap dieskekusi.

Selain itu, sistem lainnya yang perlu diperbaiki ialah sistem gerbang keluar-masuk Unpad. Apabila Anda bertandang ke kampus Unpad di Jatinangor, dapat dilihat jika Unpad memiliki tiga gerbang keluar-masuk.  Akan tetapi, tak seperti kampus-kampus lainnya, Unpad tak memiliki sistem keamanan yang ketat untuk memasuki wilayah kampus. Hal itu pun membuat semua orang dapat dengan mudah masuk ke wilayah kampus tanpa dilakukan pengecekan identitas atau kepentingannya.

Apabila hal tersebut terus dilakukan, maka takkan ada jaminan pasti keamanan dalam kampus sudah diperketat. Dengan bebasnya semua orang memasuki wilayah kampus, maka pengawasan kemanannya juga semakin sulit dilakukan. Selain itu, apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, siapakah yang harus bertanggung jawab?

Sebagai contoh, seringkali terlihat warga lokal yang tak berkepentingan hilir mudik di sekitar wilayah kampus. Seringkali juga terlihat banyak para pelajar yang hanya sekedar melewati wilayah kampus sebagai jalan alternatif terdekat untuk menuju ke sekolahnya. Dalam hal ini, boleh saja Unpad dianggap sebagai kampus yang “ramah” terhadap publik, akan tetapi, yang perlu diingat ialah Unpad merupakan lingkungan akademik, dimana keamanan dan kenyamanannya perlu dijunjung tinggi oleh semua pihak. 

Hal diatas menjadi satu lagi hal yang perlu dibenahi rektor terpilih nanti.Siapapun yang terpilih mengemban tanggung jawab besar tersebut, diharapkan dapat memperketat sistem keamanan di Unpad, khususnya dalam sistem kunjungan dan keluar-masuk kampus. Rektor terpilih nanti diharapkan dapat memberlakukan aturan dan kebijakan yang tegas. Salah satunya yakni dengan melakukan pemeriksaan identitas dan kepentingan di setiap gerbang masuk bagi siapapun yang ingin memasuki wilayah kampus.

Selain untuk menjaga keamanan, pemeriksaan tersebut juga berfungsi agar Unpad tidak dianggap sebagai fasilitas “publik” bersama semata, melainkan sebuah universitas yang menjunjung tinggi keamanan dan kenyamanan. Apabila hal itu dilakukan, maka sistem keamanan dalam kampus dapat lebih mudah diawasi. Hal itu juga untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. 
Pada dasarnya, Sistem internal Unpad-lah yang harus dibenahi terlebih dahulu oleh Rektor terpilih nantinya. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan satu kesatuan dalam Unpad dalam satu wadah sistem yang berjalan baik. Apabila hal itu sudah dilaksanakan, maka langkah selanjutnya ialah mulai membenahi “wajah” Unpad di dunia luar.

Dalam jangka panjang, diharapkan Rektor terpilih nantinya dapat membawa Unpad ke peringkat PTN yang lebih tinggi. Dalam 5 tahun terakhir, Unpad berada dalam posisi yang fluktuatif dalam peringkat PTN se-Indonesia; dengan pencapaian peringkat tertinggi yakni urutan ke-7 pada 2015 silam. Tahun ini, peringkat Unpad kembali turun 1 urut dari urutan 9 tahun lalu. Maka dari itu, diharapkan Rektor terpilih nantinya dapat memperbaiki keadaan tersebut dan juga keadaan dalam tubuh internal Unpad.

Indah Evania Putri
Mahasiswa Jurnalistik Universitas Padjadjaran

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar