Mengurai Determinan Kemiskinan Jawa Barat

  Rabu, 21 Agustus 2019   Redaksi AyoBandung.Com
Ihin (70) yang berprofesi sebagai pemulung beraktivitas di bawah jembatan Surapati, Cihampelas, Kota Bandung, Selasa (16/7/2019). Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat menyebutkan angka kemiskinan di Jawa Barat mengalami penurunan yaitu dari 3,53 juta jiwa atau 7,25% pada September 2018, menjadi 3,39 juta jiwa atau 6,91% pada Maret 2019. (Kavin Faza/Ayobandung.com)

Kemiskinan adalah kondisi ketika tidak bisanya terpenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kondisi kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan (GK). GK diperoleh dari penjumlahan garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non-makanan (GKNM). Penduduk yang berada di bawah GK kemudian disebut sebagai penduduk miskin. Persentase penduduk miskin terhadap jumlah seluruh penduduk disebut tingkat kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah serius bagi setiap negara, termasuk di Indonesia. Kemiskinan dipengaruhi oleh banyak faktor di antaranya produktivitas untuk bekerja, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, ketimpangan pendapatan, fasilitas dan pelayanan kesehatan, gizi dan wabah penyakit, tingkat kematian bayi, serta fasilitas pendidikan dan kurikulum yang kurang relevan (Todaro dan Smith, 2003).

Telah banyak program yang dianggap prorakyat oleh pemerintah. Di antara program tersebut adalah penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan dalam bidang pertanian, pemberian dana bergulir melalui sistem kredit, pembangunan prasarana dan pendampingan, sanitasi, serta program lainnya. Belum lagi berbagai program subsidi bagi masyarakat tidak mampu telah dilakukan. Semua itu untuk dilakukan agar diperoleh target penurunan kemiskinan yang sesuai harapan (Azwar dan Subekan, 2016).

Target Pemerintah Meleset

Menurut Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Jawa Barat tahun 2013-2018, pemerintah menargetkan angka kemiskinan mengalami penurunan mencapai sekitar 4,1-5 persen pada tahun 2018. Target tersebut relatif jauh meleset dari kenyataan bahwa tingkat kemiskinan pada tahun 2018 masih berada di angka 7,25% menurut data BPS. Penurunan kemiskinan sendiri telah terjadi di beberapa tahun terakhir, meskipun penurunan bisa dikatakan sangat lambat. Anggaran yang digelontorkan dianggap tidak sebanding dengan penurunan di bawah 1 persen per tahun.

AYO BACA : Tingkat Kemiskinan Turun, Pemprov Jabar Makin Gencar Bangun Desa

Jawa Barat sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia menjadi sorotan. Jika dilihat dari persentase kemiskinan Jawa Barat pada tahun 2018 sebesar 7,25%. Artinya, masih di bawah tingkat kemiskinan nasional. Sayangnya, angka itu masih menjadi catatan besar karena kontribusinya terhadap tingkat kemiskinan nasional ternyata sangat besar. Kontribusinya mencapai 13,79% atau berada di peringkat 3 setelah Jawa Timur (16,72%) dan Jawa Tengah dengan kontribusi 15,06% (BRS BPS, 2018).

Dari sisi ketimpangan, Jawa Barat juga tercatat menjadi provinsi dengan rasio gini terbesar ketiga (0,405), hanya di bawah gini rasio DIY (0,422) dan Gorontalo (0,417). Padahal, target pemerintah dalam RPJMD Jawa Barat 2013-2018 rasio gini bisa mencapai 0,33-0,34 poin pada akhir tahun 2018. Jika dilihat dari perbandingan antara perkotaan dan perdesaan, juga terjadi ketimpangan tingkat kemiskinan. Di perkotaan 6,33% sedangkan perdesaan mencapai 10,07% (BRS, 2018).

Upaya pemerintah agar masyarakat bisa memenuhi daya beli minimal dan bisa keluar dari jurang kemiskinan di antaranya memantau dan memberikan subsidi khusus terhadap berbagai kebutuhan pokok ternyata belum terlalu efektif mengatasi masalah kemiskinan. Pemerintah perlu memahami apa saja faktor yang signifikan memengaruhi kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung agar dapat merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dalam mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat.

Faktor Utama Kemiskinan

Telah banyak penelitian dilakukan yang memakai lokus Jawa Barat. Hasilnya menimbulkan kesimpulan yang hampir mirip bahwa kemiskinan di Jawa Barat faktor utamanya adalah IPM yang rendah dan pengangguran terbuka, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan lainnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Hal ini sesuai dengan penelitian Kurniawan, A. (2016), Umyana, U. (2017), Ardian, D. (2019), dan lainnya.

AYO BACA : Tekan Angka Kemiskinan Jabar, Ridwan Kamil Galakkan Ekonomi Inklusif

Kemiskinan Jawa Barat seakan bisa dikendalikan oleh pengendalian inflasi dan pemberian bantuan tunai, serta subsidi untuk masyarakat menengah ke bawah. Kenyataannya program yang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit itu tidak bisa benar-benar mengangkat masyarakat miskin dari jurang kemiskinan. Sifatnya hanya sementara. Oleh karena itu, perlu upaya yang maksimal untuk mengintervensi kebijakan yang membuat faktor utama kemiskinan bisa teratasi.

IPM atau indeks pembangunan manusia merupakan indeks komprehensif sebagai ciri tingkat pembangunan manusia di suatu negara atau daerah. Menurut penghitungan terbaru dari BPS, IPM disusun oleh tiga dimensi yaitu indeks kesehatan yang diukur dari usia harapan hidup (UHH), indeks pendidikan yang diperoleh dari indeks harapan lama sekolah (HLS) dan indeks rata-rata lama sekolah (RLS), serta daya beli masyarakat. IPM di Jawa Barat masih sangat timpang, Kabupaten Cianjur dengan IPM terendah 64,62 sedangkan tertinggi Kota Bandung 81,06. Penentu kebijakan sebaiknya bisa menyediakan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai dan merata bagi seluruh masyarakat. Selain itu, menjaga daya beli masyarakat harus bisa diutamakan.

Tingkat pengangguran terbuka Jawa Barat pada tahun 2018 adalah 8,17% atau mencapai 1,85 juta orang angkatan kerja adalah pengangguran. Angka tersebut juga masih sangat jauh dari target RPJMD tahun 2013-2018 yang ditarget berada pada kisaran 6,00%-6,50%. Kalau dilihat dari tingkat pendidikan, pengangguran masih didominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yaitu mencapai 16,97%.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sebenarnya juga sangat memengaruhi tingkat kemiskinan. Sayangnya, meskipun di Jawa Barat cukup tinggi 5,64% tetapi sumber pertumbuhan ekonomi bukan dari sektor-sektor yang sebagian besar menyentuh masyarakat menengah ke bawah. Sektor dengan pertumbuhan terbesar adalah real estate sebesar 9,64%. Diharapkan agar pemerintah mendorong sektor industri, utamanya mikro kecil dan menengah serta perdagangan dan pertanian di mana masyarakat menengah ke bawah sebagian besar bergelut.

Jawa Barat memiliki 27 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia yang mencapai 48,7 juta jiwa atau 18,37%. Permasalahan kemiskinan di Jawa Barat tentu akan secara langsung menjadi masalah kemiskinan nasional karena sumbangsihnya yang sangat besar. Pemerintah tampaknya harus bekerja lebih keras lagi untuk mewujudkan tujuan No. 1 Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s) ini, yakni no poverty.

Dwi Ardian

Mahasiswa Polstat STIS Jakarta

AYO BACA : Pemberdayaan Penduduk dalam Kemiskinan Pedesaan

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar