Apakah Indonesia Sudah Berdaulat?

  Selasa, 13 Agustus 2019   Redaksi AyoBandung.Com
Bendera Indonesia

Kalau sudah menyangkut upacara atau merayakan sesuatu, bangsa Indonesia tak tersaingi. Kalau tak yakin, lihat perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. 

Mulai dari istana presiden, kantor gubernur, bupati, camat, lurah, kementerian, badan, lembaga, dan otorita upacara berlangsung megah, khidmat, rapi, serta teratur karena dirancang dengan seksama. 

Semua itu berkat latihan yang berdisiplin tinggi. Kalau ada berita tentang pelaksana upacara yang kelelahan, pingsan atau meninggal dunia boleh jadi agar penyelenggaraan peringatan hari kemerdekaan berlangsung sukses. Tanpa cacat.

Serangkaian pertandingan olahraga dan perlombaan diselenggarakan dengan niat menghibur. Tak terpikir untuk mengukir rekor baru atau memperoleh hadiah yang wah. Yang diutamakan adalah mewujudkan kebersamaan sebagai satu bangsa. Ini kemudian dikukuhkan dengan pawai keliling kampung.

Sekalian kegiatan tersebut merupakan bentuk mensyukuri hidup di alam merdeka dan berterima kasih kepada para pahlawan. Lalu, apakah kita sudah memperoleh kedaulatan?

Perayaan hari kemerdekaan itu menunjukkan bangsa Indonesia telah memperoleh dan memiliki kedaulatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kedaulatan bermakna kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, wilayah, dan lain sebagainya.

Apakah bangsa Indonesia sudah sepenuhnya mempunyai kedaulatan untuk menentukan nasib sendiri? 
Negara-negara barat yang sebelumnya merupakan penjajah  seperti Inggris, Prancis, Belanda, Jerman belakangan Amerika Serikat ditambah Jepang sebetulnya tidak rela bila negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, merdeka dan berdaulat sepenuhnya. Indonesia mempunyai aset-aset yang penting dan tidak dimiliki oleh mereka.

Para negara penjajah itu gusar bukan alang kepalang ketika Presiden Soekarno berhasil mengumpulkan 29 negara Asia-Afrika untuk bersama-sama mewujudkan rasa dan semangat kebersamaan sebagai bangsa yang senasib dan sepenanggungan. Mereka berkumpul dalam sebuah konferensi akbar mulai 18 April – 24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung.

Berkat konferensi yang menerbitkan Dasa Sila Bandung  itu rakyat di berbagai negara Afrika, seperti Aljir, berjuang untuk meraih kemerdekaan. Prancis terpaksa melepaskan koloninya di Aljir. 
 
Rasa terima kasih rakyat  dan tokoh politik Afrika tersebut terhadap peran Indonesia dalam menginspirasi kemerdekaan masih terasa sampai sekarang.Mereka selalu menyebut-nyebut kota Bandung dan Dasa Sila yang dihasilkan Konferensi Asia Afrika. 

Hal tersebut penulis ketahui ketika mengikuti lawatan Wakil Presiden Jusuf Kalla, di masa pemerintahan Presiden SBY, ke Johanesburg, Pretoria dan Cape Town, Afrika Selatan beberapa tahun lalu. 

Dalam sebuah acara resmi, seorang  tokoh Afsel mengutarakan dengan takzim tentang semangat KAA dan Dasa Sila Bandung yang mendorong rakyatnya untuk menuntut kemerdekaan.

Sayangnya, masyarakat Indonesia menganggap enteng dan kurang menghargai prestasi besar pada pemimpinnya. Sikap ini sejalan dengan kemauan negara-negara kolonial dan neo-kolonialisme. Sikap yang memuluskan pelaksanaan penjajahan dalam bentuk baru.

Dalam mewujudkan penjajahan bentuk baru itu, mereka mengelola soft diplomacy. Mengundang para pemuda untuk belajar di luar negeri, yang ketika pulang membawa faham, gaya hidup dan kekaguman terhadap barat. Tidak semua seperti BJ Habibie yang dapat memilih dan memilah buat kepentingan bangsa. 

Satu persatu tokoh-tokoh KAA seperti Nasher, Nehru, Ali Jinnah dan Bung Karno tersingkir atau disingkirkan oleh kekuatan yang terlihat maupun tak terlihat. Namun yang pasti, pergantian pemimpin itu kemudian membuat negara yang bersangkutan berorientasi ke barat. Takluk ke dalam kepentingan barat.
Negara-negara Barat plus Jepang mendirikan konsorsium, IGGI (Intergovernmental Group on Indonesia) yang memberi pinjaman (utang) beserta resep-resep pembangunan. Utang tersebut selain harus dikembalikan, disertai syarat agar pemerintah Indonesia menjalankan kebijaksanaan ekonomi liberal. Terbuka bagi investasi asing di segala bidang.

Pertumbuhan ekonomi , yang mengandalkan utang dan investasi asing, rata-rata mencapai tujuh persen per tahun. Tetapi pembangunan itu lebih berorientasi kepada target ekonomi dan mengenyampingkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Rupanya ini memang yang dikehendaki negara-negara kolonial karena mereka ingin menguras sumber daya alam.

Mereka memandang sebagai ancaman saat BJ Habibie muncul dengan gagasan membangun manusia Indonesia yang melek teknologi, sekaligus beriman dan bertakwa. Dengan alasan yang kelihatannya logis, sejumlah industri strategis terbengkalai begitupun belasan ribu generasi muda yang mempunyai Imtek.

Dalam palagan internasional, negara-negara barat mendirikan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang intinya melarang pembatasan dalam berbagai cara dan bentuk. Ujung-ujungnya bermaksud mendominasi perdagangan dan investasi dunia.

Contoh jelas, ketika Indonesia membatasi impor apel, pir atau anggur maka negara-negara produsen mengadukan kasus ini ke WTO. Akhirnya, masyarakat lebih mengenal buah-buahan impor tinimbang kecapi, gohok, kesemek atau jamblang.

Secara logika, bila buah-buahan saja sudah didominasi asing. Apalagi yang lain! Merdeka!    
   
Farid Khalidi  

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar