Revisi Raperda RTRW, Pemkot Bandung Fokus Penataan Infrastruktur

  Rabu, 12 Juni 2019   M. Naufal Hafizh
Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna. (Humas Setda Kota Bandung)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM—Revisi Rancangan Peraturan Daerah nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2011-2031 idealnya menitikberatkan pada penataan ruang infrastruktur, termasuk mewadahi rancangan jalur transportasi dan menciptakan kawasan berorientasi transit. Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna.

"Ruang ini harus fleksibel mengakomodasi kepentingan yang menyangkut infrastruktur. Itu hal yang kita tawarkan dalam rangka merevisi Perda Nomor 18 Tahun 2011 ini," ujar Ema, Rabu (13/6/2019), seperti dalam keterangan resmi yang diterima Ayobandung.com.

Ema menyebutkan, untuk mencapai visi Kota Bandung sebagai kota unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis, perlu mengedepankan aspek pembangunan infrastruktur.

AYO BACA : Alasan Sekda Minta CPNS Segera Beradaptasi dengan Lingkungan Kerja Baru

"Khususnya guna mengimplementasikan visi kota yang unggul dan nyaman bagi warganya. Maka infrastruktur punya korelasi yang erat," sambungnya.

Ema mencontohkan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurutnya, stasiun akhir dari kereta tersebut tidak berada di wilayah Kota Bandung tetapi di Tegalluar Kabupaten Bandung. Dengan begitu, perlu akses transportasi dari stasiun Tegalluar ke wilayah Kota Bandung.

"Ini salah satu program nasional strategis yang perlu kita dukung. Titik Jakarta, dari Halim, titik Bandung di Tegalluar. Tapi akses dari Tegalluar menuju Kota Bandung ini yang harus kita akomodir," ujar Ema.

AYO BACA : Sekda Kota Bandung Pastikan Layanan Kesehatan tak Pandang Bulu

Selain hal-hal itu, Ema menyebutkan, perumusan perubahan industri kreatif menjadi ekonomi kreatif, cagar budaya, dan pemanfaatan sumber daya alam daerah juga mesti jadi titik berat dalam Raperda RTRW Kota Bandung.

Dalam salah satu poin revisi, Ema menyebutkan, ada kekhasan Kota Bandung yang perlu ditonjolkan di beberapa wilayah.

"Sehingga beberapa wilayah bersifat tematik sehingga ciri atau kekhasan ini akan terlihat. Tentunya kita harus mengawalinya dengan menyiapkan kebijakan," tutur Ema.

Dalam Rapat Pembahasan Kesepakatan Bersama Pengajuan Persetujuan Substansi Raperda RTRW tersebut, secara umum ada sekira 32 poin. Hal itu meliputi kebijakan strategis, rencana struktur ruang, aspek kelembagaan, aspek pengendalian ruang, pola ruang, kawasan strategis, dan pemanfaatan ruang.

AYO BACA : Benny Bachtiar Resmi Gugat Oded Terkait Pengangkatan Sekda Kota Bandung

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar