Antara Akurasi, Presisi, dan Objektivitas Statistik

  Rabu, 22 Mei 2019   Redaksi AyoBandung.Com
Ilustrasi. (Andrew Martin/Pixabay)

Pesta demokrasi nasional lima tahunan baru saja berlangsung. Berbeda dengan pesta nikahan atau semacamnya yang biasanya sibuk di awal, ramai dengan berbagai silang pendapat antar-dua pihak atau lebih tentang bagaimana “pesta” dilakukan. Kemudian terasa khidmat, mengharu biru, menebar kebahagiaan pada saat hari H kepada para pelaku dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Setelah itu, tenang, damai, yang tinggal hanyalah berbagai pernak-pernik pesta yang perlu dituntaskan, tagihan katering, sewa gedung, pengisi acara dan lain-lain.

Pemilu yang hiruk-pikuk (bukan hanya) di awal, saat ini dengan kemajuan ilmu dan teknologi informasi sesaat setelah ada TPS yang selesai penghitungan suara berkat hitung cepat hasilnya sudah muncul. Ibarat ledakan bom, informasi ini bagi sebagian pihak sangat mengagetkan bahkan menakutkan karena berbeda dengan harapan atau sebagian realita yang ditemuinya. Namun, bisa juga seperti letusan kembang api, yang menandai perayaan kemenangan bagi pihak-pihak yang diunggulkan.

Sejatinya, quick count sebagai salah satu produk statistik berbasis metode ilmiah memiliki hitung-hitungan peluang benar-salah di dalamnya. Ada kaidah-kaidah yang harus dipenuhi, ada batasan-batasan sehingga istilah “syarat dan ketentuan berlaku” bukan hanya pemanis atau jargon iklan. Semua tergantung akurasi, presisi, dan objektivitas.

Cerita seorang kawan yang beberapa hari lalu datang ke PMI, hendak mendonorkan darahnya. Standar pelayanan tentu diperiksa kesehatan, minimal cek tensi. Dengan alat digital petugas PMI memeriksa, ternyata hasilnya 170/100. Suatu kondisi tensi yang tinggi, sehingga petugas pun mengonfirmasi apakah kawan saya ini sedang sakit, pusing, dan sebagainya. Karena merasa normal kondisinya baik-baik saja, kawan ini menyarankan petugas memeriksa ulang, atau ganti dengan alat tensi manual. Kisah ini  bukan fiksi, realita keseharian yang mungkin kita temui, atau bahkan kita alami sendiri. Catatan atas data dan fakta inilah statistik.

Dari cerita di atas, ketika petugas tadi mengulang pengukuran beberapa kali dengan alat yang sama mengharapkan memperoleh suatu angka yang akan diyakini kebenarannya, angka inilah yang dimaksud dengan presisi (ukuran ketepatan pengukuran suatu alat/metode). Sedangkan ketika pengukuran menggunakan alat yang berbeda (antara digital dengan manual) maka hasil yang diharapkan adalah akurasi (ukuran ketepatan dari berbagai alat/metode yang berbeda).

AYO BACA : Dedi Mulyadi: Gugat ke MK Lebih Terhormat daripada Aksi Politik di Jalanan

Selain bergantung pada instrumen berupa alat atau metode yang digunakan, kemampuan, pengalaman, integritas dari pelaku pengukuran sebagai subjek (yaitu petugasnya) menjadi faktor penentu objektivitas hasil. Di sisi lain, kejujuran responden atau calon pendonor yang diperiksa sebagai obyek pengukuran turut berkontribusi atas kualitas data yang dihasilkan.

Bila petugas PMI tadi tetap mengambil darah pendonor apapun hasil tes screening kelayakan, misal karena kondisi kebutuhan stok darah yang sedang kosong. Maka pengumpulan data tes hanyalah formalitas saja. Begitu juga jika konflik kepentingan ada di pihak pendonor, misal karena ada anggota keluarganya yang dalam kondisi darurat memerlukan tranfusi darah segera.

Apabila darah yang dihimpun tadi selanjutnya diproses sangat mungkin hasilnya tidak layak pakai, terbuang sia-sia. Inilah bukti istilah “garbage in garbage out”, jika proses inputnya tidak selektif sehingga masuk data-data “sampah” maka data/informasi yang dihasilkan juga “sampah”.

Setiap fase, mulai dari persiapan, input, pemrosesan, hingga penyajian hasil sangat dipengaruhi faktor objektivitas SDM yang terlibat.

Seorang dokter menggunakan statistik dalam mendiagnosis dan mengobati pasien-pasiennya. Ketika terbukti malapraktek maka ada aturan/sistem yang mengatur untuk menghukumnya. Begitu juga seorang arsitek dalam merancang bangun suatu proyek, hingga evaluasi hasilnya tidak terlepas dari kaidah statistik. Dengan begitu, ketika terjadi suatu kegagalan konstruksi maka dapat ditelusuri faktor penyebabnya, hingga dapat ditindak dengan dasar aturan yang jelas dan mengikat.

AYO BACA : Razia Masyarakat yang Hendak ke Jakarta, Polisi Dinilai Langgar Hak Asasi

Demikian juga dengan media massa dalam menyebarluaskan berita/informasinya ada kode etik, ada hukum dan sistem yang mengatur.

Terkait dengan isu terkini tentang kesahihan hasil hitung cepat, maka menurut saya sangat tergantung dari akurasi, presisi, dan objektivitas dari lembaga pelaksananya. Apakah dari waktu ke waktu proses dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan? Apakah mampu menunjukkan integritas, kejujuran, keadilan, dan independensinya?

Jika selama ini belum ada aturan, sistem yang bisa mengukur indikator tersebut seolah-olah lembaga survei seperti lembaga superbody tidak ada yang mengawasi, mengontrol bahkan mengakreditasi dan mengaudit pertanggungjawaban dari proses hingga output hasil kinerjanya. Bila perlu memberikan evaluasi lembaga mana yang telah menyimpang sehingga layak diberi sanksi hukum perdata hingga pidana.

Negara kita adalah negara hukum, mari kita bersama menghadirkan keadilan dengan menegakan hukum seadil-adilnya.

Di sinilah mungkin faktor yang perlu sama-sama kita perbaiki, untuk masa depan yang lebih baik. Agar tidak ada lagi peluang penyebaran hoaks, pembohongan publik dengan memperkosa nilai-nilai ilmiah hingga kesakralan relijiusitas keimanan masyarakat hanya karena syahwat kekayaan, popularitas, ataupun kekuasaan segelintir orang.

Yan Yan Gustiana

Pegawai Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

AYO BACA : SBY Apresiasi Penyataan Kedua Capres Terkait Hasil Pemilu

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar