Wartawan Harus Paham Hak Konstitusional Warga Negara

  Senin, 22 April 2019   Andres Fatubun
Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, saat memberikan sambutan dalam Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara di Pusdik Pancasila dan Konstitusi MKRI, Cisarua Bogor dari Senin (22/8/2019).

CISARUA, AYOBANDUNG.COM --Sebanyak 113 wartawan dari 33 provinsi mengikuti pelatihan soal Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara di Pusdik Pancasila dan Konstitusi MKRI, Cisarua Bogor dari Senin (22/4/2019) hingga Kamis. 

Acara resmi dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Senin malam. Usman didampingi oleh Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, dan Sekjen MK Prof Guntur Hamzah.

Dalam sambutannya Usman mengatakan tugas wartawan tidak kalah pentingnya dengan penyelenggara negara. Ia menggarisbawahi wartawan memiliki tugas berat untuk mewartakan kebenaran. 

Usman memberikan contoh bagaimana filsuf Sokrates rela dihukum mati demi kebenaran yang dipercayainya.

"Memang wartawan tidak harus seperti Sokrates, namun intinya wartawan harus memberitakan kebenaran meskipun itu pahit," jelasnya. 

Sementara Ketua Dewan Pers yang akrab dipanggil Stanley menjelaskan pascapemilu 2019, kondisi media massa terbelah dua.

Ia mengingatkan kembali sebagai insan pers, ada dua tugas utama yang harus dilakukan. Pertama, wartawan harus memberikan informasi yang faktual, akurat, dan berimbang. Kedua, wartawan harus selalu memiliki sifat skpetis dan menguji kebenaran. 

"Mari beralih dari berita yang hanya talking news menjadi jurnalisme yang mengutamakan presisi, melakukan cek dan ricek, dan terkait momen pascapemilu fokus pada upaya solusi yang dilakukan pemerintah," jelasnya.

Ia juga menyinggung kecenderungan wartawan yang menggunakan media sosial sebagai bahan penulisan berita. Menurutnya hal itu tidak salah, asalkan dilakukan dengan benar.

"Konten medsos bisa dijadikan bahan awal penulisan berita dengan catatan harus melakukan verifkasi dan konfirmasi," katanya.

Hal lain disampaikan oleh Sekjen MK, Guntur Hamzah. Ia mengutarakan wartawan harus memiliki pemahaman yang luas soal aspek ketatanegaraan dan konstitusi.

"Wartawan harus paham soal tersebut karena pemberitaannya akan mempengaruhi opini publik," terang Hamzah. 

Ia berharap dengan pemahaman yang cukup, wartawan bisa menyajikan pemberitaan yang mencerdaskan masyarakat dan menjadi agen pembaharu.

Pelatihan yang digelar selama empat hari ini memadukan teori di kelas dan praktik di lapangan

Bentuk praktik dilakukan dengan experential learning, dimana peserta secara berkelompok akan terjun ke tengah masyarakat di sekitar tempat pelatihan untuk menjalankan tugas yang diberikan panitia. Tugasnya antara lain membuat video singkat tentang pengamalan sila ke-2 dan 3 Pancasila dan melakukan sosialisasi sila 1 dan 4 di tengah kerumunan warga.

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar