Menurut Atip, Emil Tak Pernah Hadiri Rapat Pilrek Unpad

  Senin, 15 April 2019   Andres Fatubun
Atip Latipulhayat.

COBLONG, AYOBANDUNG.COM - Proses pemilihan rektor Unpad 2019 sempat berlarut-larut dan menimbulkan berbagai macam polemik sejak 28 Oktober 2018. 

Sebagian civitas Unpad menilai bahwa pemilihan ini merupakan pemilihan rektor paling bermasalah dalam sejarah Unpad.

Pemilihan rektor kali ini merupakan yang ke -12 sejak Unpad berdiri pada 11 September 1957. Namun sejak Unpad resmi menjadi PTN Badan Hukum pada tahun 2014, ini menjadi pemilihan rektor yang pertama kali dalam era baru Unpad.

Berbeda dengan mekanisme sebelumnya, pemilihan Rektor kali ini dilakukan oleh Majelis Wali Amanat (MWA). 

Dari 17 anggota MWA, hanya 15 anggota yang memiliki hak pilih. Dua anggota yang tidak memiliki hak pilih yaitu ketua senat akademik dan rektor. 

Adapun anggota MWA yang memiliki hak pilih adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Emil, serta perwakilan dosen, masyarakat, alumni, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. 

AYO BACA : Posisi Rektor Unpad Diisi Plt, Dosen Unpad Meradang

Pada kenyataannya, peran gubernur sebagai MWA dinilai kurang dalam pemilihan rektor ini. 

Menurut salah satu kandidat tiga besar Rektor Unpad, Atip Latipulhayat, Emil selaku Gubernur Jabar tidak pernah menghadiri langsung seluruh rapat pemilihan rektor Unpad. 

Perwakilannya di setiap rapat pun tidak pernah dihadiri orang yang sama dan terlihat tidak berkoordinasi satu sama lain. 

Pihak penyelenggara pun harus menjelaskan ulang perkembangan proses pemilihan rektor Unpad ke setiap perwakilan Gubernur Jabar.

"Gubernur Jabar juga harus bertanggung jawab sebagai anggota MWA. Makanya dia itu ketika mengirimkan perwakilan, perannya jadi tidak berfungsi. Perwakilannya juga ganti-ganti orang, tidak dikasih informasi, ketika datang tidak tahu perkembangan apa-apa," ujar Atip dalam konferensi pers pemilihan Rektor Unpad 2019 di Gedung Sri Soemantri, Bandung pada Senin (15/4/2019).

Atip menambahkan dalam aturan pemilihan rektor Unpad, disebutkan anggota MWA mendapat bayaran setiap bulan. Tentu sebagai anggota MWA, Gubernur Jabar tidak terlepas dari kewajibannya untuk bertanggung jawab dalam pemilihan rektor Unpad periode 2019-2024 ini.

"Ada dalam aturan rektor bahwa MWA mendapat duit setiap bulan. Bukan masalah kecil besarnya, tapi tanggung jawabnya. Gubernur adalah representasi dari aspirasi masyarakat Jabar, seharusnya dia datang sendiri ke rapat," keluh Atip. (Adinda Alya)

AYO BACA : Final, Pemilihan Rektor Unpad Digelar 29 Maret 2019

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar