Posisi Rektor Unpad Diisi Plt, Dosen Unpad Meradang

  Senin, 15 April 2019   Nur Khansa Ranawati
Dosen Fakultas Humum Unpad menanggapi masalah penunjukkan Plt Rektor Unpad, Senin (15/4/2019). (Nur Khansa/ayobandung).

COBLONG, AYOBANDUNG.COM--Polemik Pemilihan Rektor Universitas Padjajaran (Unpad) hingga saat ini belum menemukan ujung. Bahkan, situasi makin memanas saat sejumlah dosen Unpad multi-fakultas menyatakan keberatan mereka atas munculnya Surat Perintah dari Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor T/21/M/KP.03.00/2019 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Rektor Unpad.   

Keberatan tersebut, disampaikan saat konferensi pers yang diselenggarakan di Gedung Sri Soemantri Fakultas Hukum Unpad, Senin (15/4/2019). 

Surat Perintah Mensristek Dikti tersebut, menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Rina Indiastuti untuk bertindak sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Rektor Unpad terhitung mulai 15 April 2019 dengan masa jabatan paling lama enam bulan. Hal ini diputuskan saat rapat pleno Majelis Wali Amanat (MWA) Unpad yang diselenggarakan tertutup pada Sabtu (13/4/2019).

Hal tersebut, dinilai menyalahi aturan karena rapat pleno tersebut seharusnya dipakai untuk langsung memutuskan nama rektor terpilih dari dua kandidat yang tersisa. Namun, MWA memilih untuk menyerahkan keputusan tersebut kepada Menristek Dikti. Hasilnya, Menristek-Dikti menujuk Plt Rektor untuk menghindari kosongnya kekuasaan.

Padahal, posisi Plt seharusnya tidak perlu ada mengingat Unpad masih memiliki dua nama kandidat yang telah lulus persyaratan seleksi ketika jabatan rektor sebelumnya, Tri Hanggono Achmad, habis per 13 April 2019 kemarin. 

"Bukan semata karena implikasi Plt-nya yang tidak punya kewenangan strategis, tapi memang sudah salah sari awal. Jabatan ini tidak bisa di-Plt-kan, karena masa jabatan rektor sebelumnya sudah habis," jelas Dosen Fakultas Hukum Unpad, Bilal Dewansyah.

Dia mengatakan, pun mekanisme penunjukan Plt yang dilakukan--kalaupun harus ada--dianggap menyalahi aturan. Kewenangan penunjukan Plt, Bilal mengatakan, seharusnya berada di bawah kewenangan MWA.

"Kalaupun ada Plt, itu MWA yang seharusnya berwenang, karena MWA yang berwenang mengangkat rektor. Bukan kementrian. Tidak bisa mereka menyerahkan penunjukan Plt kemapa menteri seperti itu. MWA kan harus terlibat," jelasnya.

Hal senada juga disampaikan dosen Fakultas Hukum sekaligus Pakar Hukum dan Kebijakan Publik Unpad, Indra Perwira. Dia mengatakan, penunjukan Plt tersebut merupakan tindakan sewenag-wenang.

"Menurut statuta, untuk meminta menteri ambil Plt itu tindakan yang liar, arogan dan sewenang-wenang," ungkapnya ketika ditemui pada kesempatan yang sama.  

Selain itu, hasil putusan rapat pleno MWA pada Sabtu lalu tersebut juga menyetujui bahwa pemilihan rektor kembali diulang. Namun, masih perlu keputusan lebih lanjut perihal tahapan proses pemilihan mana yang akan diulang.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar