Primitivisme Digital dan Golput Jelang Pilpres 2019

  Minggu, 14 April 2019   Redaksi AyoBandung.Com
Ilustrasi primitivisme digital (Pixabay)

Dalam waktu kurang lebih seminggu, isu mengenai Audrey mulai banyak bertebaran di jagat media. Perkara yang mempertontonkan kekejaman, menjadi buah bibir netizen.

Seperti diketahui, Audrey seorang bocah yang baru menginjak usia sebelas sampai lima belas tahun. Ia harus rela merebahkan dirinya di rumah sakit akibat luka yang dilakukan oleh kakak tingkatnya.

Banyak yang mengatakan penganiayaan Audrey cukup memilukan di kalangan para remaja saat ini. Seperti tak beradab, hingga tindakan primitivisme.

Menyikapi isu tersebut, kemudian muncullah sebuah petisi online yang mengecam tidak primitivisme. Kurang lebih saat ini petisi online tersebut telah ditandatangani sekitar 3 juta orang. Namun pemicu setelahnya ialah #AudreyJugaBersalah menjadi opini umum tandingan terhadap isu penganiayaan Audrey.

Sakitnya, netizen mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi terhadap Audrey, bahkan tak sedikit yang menyesal lantaran telah mengisi petisi online yang sebelumnya sudah tersebar. Saling adu jotos argumen mengenai barang bukti dan fakta kronologi yang tergelar lebar di jagat media.

Adu mulut pun banyak terlihat, minim sumber informasi di awal menjadi pematik terhadap tingkah primitivisme digital masyarakat. Simpang siur, hingga kejanggalan antara hasil visum dan cerita kronologi membuat kabur duduk perkara sebenarnya.

Sepertinya di awal memasuki industri 4.0 ini masyarakat masih belum bisa menahan diri dan cerdas dalam menerima informasi. Faktanya masyarakat sering menelan mentah-mentah tanpa ada iktikad cek secara mendetail.

Berawal dari hambarnya satu informasi, rupanya sering berbuah petaka yang tak berujung. Misalnya hoaks seputar Ratna Sarumpaet, yang sebelumnya ramai dibicarakan. Seharusnya jadi bahan evaluasi guna menilai informasi yang beredar. Kemudian jangan terlalu cepat percaya, sampai mengkritisi setiap sumber berita sikap yang patut dilakukan.

Sikap masyarakat yang masih asal percaya, nampak jadi ciri khas sendiri bagi Indonesia. Keinginan untuk gatal berkomentar bullying pun selalu hadir di perpecahan masyarakat hingga dalam konteks yang luas. Ke depan mungkin jargon Indonesia cinta toleransi pun hanya sekadar pemanis belaka.

Jurnal Vibriza Juliswara (2017), literasi media sering diterjemahkan sekadar “melek media”. Padahal pandangan seperti ini tidak mencakup seluruh dimensi literasi media secara komprehensif, dan ini bisa sangat merugikan. Pasalnya, jika dianalogikan hanya seperti itu. Tak ada bedanya masyarakat hanya sekadar tidak buta media.

Dengan fakta makin akrabnya hoaks di tanah air, banyak memunculkan ide-ide “unik” untuk mengambil posisi pesimis guna mengkritik kinerja pemerintah terhadap hoaks. Seperti yang akan datang ini, Pilpres 17 April 2019. Pun masyarakat generasi milenial memilih golput adalah langkah pasti untuk mengkritik primitivisme digital menjelang pemilihan presiden.

Informasi receh yang saling menyudutkan petahana maupun oposisi membuat sesak ruang publik. Sampai pada tingkat yang kecil, kegaduhan kerap terjadi dalam sebuah keluarga. Keharmonisan rusak, hingga hubungan persaudaraan pupus.

Alasan golput bagi kalangan yang “tak gila” ini merupakan hak, dan bukan suatu tindak pidana. Lalu budaya hoaks perlu diketahui masyarakat sebagai kendaraan kepentingan oligarki. Yang kemudian golput merupakan alasan rasional untuk menyuarakan kritik dan antitesis dari si pekerja hoaks itu sendiri.

Pangkalnya seperti yang dikatakan Bilven dalam golput, di demokrasi Indonesia siapa pun yang menang ujungnya rakyat tetap kalah.

Wahyu Eko Saputra
Editor di salah satu penerbit Bandung

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar