Disdukcapil Imbau Warga Jabar Urus Kartu Identitas Anak dan Akta Kematian

  Jumat, 15 Maret 2019   Nur Khansa Ranawati
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Diskdukcapil) Jawa Barat, Heri Suherman. (ayobandung.com/Nur Khansa)

BANDUNG WETAN, AYOBANDUNG.COM--Hingga saat ini, urgensi masyarakat untuk mengajukan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) dan Akta Kematian masih rendah. Padahal, dua hal tersebut masing-masing sudah diatur implementasinya secara hukum.

Khusus untuk KIA, aturan memang belum lama dimunculkan, yakni lewat Permendagri nomor 2 tahun 2016 tentang KIA. Implementasinya pun baru mulai digalakkan pada 2018. Namun, nantinya KIA akan memiliki peran penting dalam pengurusan administrasi anak terkait pendaftaran sekolah dan lainnya. 

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Diskdukcapil) Jawa Barat, Heri Suherman ketika ditemui di Gedung Sate, Kamis (14/3/2019). Dia mengatakan, NIK yang terdapat dalam KIA nantinya akan digunakan sebagai single identity number.

KIA bisa dibuat ketika sudah mendapatkan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, maka silahkan meminta KIA karena NIK itu akan menjadi single identity number. Ketika mau masuk sekolah nanti tidak akan pakai nomor induk siswa, cukup NIK, ungkapnya. 

Ada dua macam KIA yang tersedia, yakni untuk kategori 0-5 tahun dan 5 tahun hingga sebelum 17 tahun. Agar mudah, Heri mengatakan, KIA dapat dibuat secara massal melalui koordinasi sekolah.

Di semua kabupaten/kota sudah melayani, memang belum terlalu banyak yang pakai. Paling mudah memamg dibuat massal di sekolah, jelasnya.

Sementara itu, Heri juga menekankan pentingnya pembuatan Akta Kematian. Saat ini, tidak semua anggota keluarga yang ditinggalkan memiliki kesadaran mengutus akta tersebut, karena dirasa tidak mendesak. 

Biasanya nanti dibutuhkan untuk para ahli waris dan pengurusan administrasi, ungkapnya.

Di samping itu, Akta Kematian juga sangat penting untuk menghindari keliru pencatatan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada saat pemilu. Pasalnya, bila akta kematian tidak diurus dan KTP almarhum tidak dicabut, kemungkinan namanya muncul menjadi DPT pemilu bisa terjadi.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar