P3K Rugikan Guru Honorer

  Selasa, 12 Februari 2019   Dadi Haryadi
Sekretaris Badan Pemenangan Daerah (BPD) Prabowo-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi) Jabar, Haru Suandharu. (Dadi Haryadi/Ayobandung.com)

BATUNUNGGAL, AYOBANDUNG.COM--Anggota Dewan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat Haru Suandharu meminta pemerintah merevisi kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Pasalnya, aturan tersebut dinilai merugikan guru honorer serta membebani pemerintah daerah.

Dia menjelaskan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K dan Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2018 itu belum mengakomodasi harapan guru honorer. Padahal, banyak guru honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun.

AYO BACA : Guru Honorer Didorong Dapat Tunjangan Profesi

"Berdasarkan dari aspirasi, P3K ini belum susuai harapan para guru honorer. Dari sisi kuota maupun persyaratannya," ujarnya di Balai Sartika (Bikasoga), Kota Bandung, Selasa (12/2/2019).

Haru yang juga Sekretaris Badan Pemenangan Daerah (BPD) Prabowo-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi) Jabar ini menyebut, kebijakan P3K tidak mengakomodasi harapan guru honorer untuk mendapatkan jenjang karir yang jelas.

AYO BACA : Hore, Gaji Guru Honorer di Kota Bandung Diupayakan Dekati UMK

"Begitupun besaran honornya," imbuh Haru.

Menurutnya, kebijakan tersebut juga membebani pemerintah daerah. Meski pemerintah pusat yang menentukan rekrutmen hingga kuota P3K, namun beban honor P3K menjadi tanggung jawab pemda.

Haru menilai pemerintah pusat seharusnya berkomunikasi terlebih dahulu dengan pemerintah daerah terkait proses rekrutmen, terutama kuota P3K yang dibutuhkan sesuai kemampuan anggaran daerah masing-masing.

Dia mencontohkan, di Kota Bandung, kuota P3K-nya hanya untuk 313 orang, sedangkan jumlah guru honorer lebih dari 1.500 orang. Sehingga, masih sangat banyak guru honorer yang belum terakomodasi.

"Kalau mau pusat menentukan kuota, silakan pusat yang bayar. Tapi kalau menyerahkan kepada daerah, biar daerah juga ikut menentukan kuotanya. Karena kami juga ingin meyelesaikan masalah guru honorer di kota kami. Itu yang saya kira belum terakomodasi di PP 49 tahun 2018," tegas Haru.

AYO BACA : Guru Honorer Gelar Demo, Aktivitas Belajar Terganggu

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar