FSP BUMN Strategis Tolak PMA 100%

  Kamis, 06 Desember 2018   Andri Ridwan Fauzi
Logo FSP BUMN Strategis

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM--Para pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis (FSP BUMN Strategis) menolak dengan tegas rencana Pemerintah untuk merelaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) dengan mengeluarkan 25 bidang usaha dari daftar DNI. Salah satunya sektor Telekomunikasi dan Informasi (TI), Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kesehatan, dan Pariwisata, atau dengan kata lain terbuka 100% untuk Penanaman Modal Asing (PMA)

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis (FSP BUMN Strategis) Wisnu Adi Wuryanto menegaskan  kebijakan Pemerintah di bidang investasi pada empat sektor, khususnya TI  dan ESDM saat ini sudah sangat liberal.  

“Hendaknya tidak perlu ditambah lagi bahkan mestinya dikurangi agar kedaulatan Bangsa terjaga. Dengan kepemilikan asing boleh mencapai 67% di sektor TI dan 49% di sektor energi seperti yang berlaku saat ini sudah sangat terbuka, mestinya dikurangi agar anak negeri masih menjadi pemilik mayoritas di rumahnya sendiri. Kita harus ingat bahwa telekomunikasi dan energi adalah cabang produksi penting bagi Negara yang menguasai hajat hidup orang banyak,“ ujarnya melalui siaran pers yang diterima, Kamis (6/12/2018). 

Menurutnya, Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenaga Listrikan serta Undang undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan, Pemerintah harus memegang kendali atas arah perkembangan dan kepemilikan Telekomunikasi dan Energy guna memastikan sumber daya yang terbatas itu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. 

"Jelas ini merupakan amanah Pasal 33 UUD Tahun 1945. Kita bisa bayangkan, apabila Penyelenggaraan Jaringan telekomunikasi Tetap, Jaringan telekomunikasi Bergerak, penyelenggaraan Jasa Konten dan Aplikasi, Pengelolaan Energy di Hulu  serta Pengelolaan Energi Hilir  sepenuhnya dikuasai asing, maka Negara ini seperti menyerahkan  kedaulatan industri strategis ke pihak asing. Karena kita tahu betapa pentingnya  sektor Telekomunikasi dan energy dalam menggerakkan perekonomian, kesejahteraan, sosial budaya, bahkan Pertahanan Keamanan Negara” jelas Wisnu. 

“Apa jadinya apabila misalnya nomor-nomor telepon para pejabat Negara terregistrasi di operator telekomunikasi yang seluruh sahamnya dimiliki asing 100%? Lebih jauh lagi, sektor Energi yang menjadi kebutuhan vital rakyat ternyata dilayani oleh perusahaan asing, akan mengakibatkan Negara dan rakyat akan kehilangan kedaulatannya," tambahnya.
 
Dijelaskan, kekuatan satu-satunya yang kita miliki dalam rangka mempertahankan kedaulatan adalah Kepemilikan Modal. Saat ini , ketergantungan Indonesia kepada asing dalam hal produk Teknologi Telekomunikasi dan Energy  sangat tinggi. Jaringan telekomunikasi yang tersebar di Indonesia, perangkat konstruksi dan pengeboran migas dapat dikatakan hampir  seluruhnya adalah produk import. 

"Apa jadinya bila para produsen perangkat dengan teknologi tinggi tersebut dibolehkan memiliki modal sampai 100% saat mendirikan perusahaan  jasa turunan produk-produk tersebut? Jika hal tersebut tetap dilaksanakan, mari kita tunggu hancur dan matinya Perusahaan Perusahaan baik BUMN maupun Swasta Nasional yang mengelola sektor sektor tersebut. Kondisi yang sangat Jauh dari cita cita  ingin berdaulat di sektor telekomunikasi dan energi," terangnya. 

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar