DJP Jabar I dan Media Bangun Sinergitas Soal Pengamanan Penerimaan Pajak

  Kamis, 06 Desember 2018   Eneng Reni Nuraisyah Jamil
DJP Jabar I dan Media Bangun Sinergitas Soal Pengamanan Penerimaan Pajak. (ayobandung.com/Eneng Reni)

REGOLAYOBANDUNG.COM--Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan media massa merupakan dua pihak yang saling membutuhkan. Ditjen Pajak membutuhkan media sebagai sarana sosialisasi program, teknis perpajakan, dan pemberitaan penegakan hukum. Sedangkan media massa membutuhkan Ditjen Pajak sebagai salah satu sumber berita.

Kanwil DJP Jawa Barat I pun mengadakan pertemuan dengan media massa yang berkedudukan di Bandung. Ajang yang diadakan di ruang rapat Kanwil DJP Jawa Barat I ini dihadiri oleh stakeholder DJP Jabar I beserta jajarannya dengan mengundang 10 media yang menjadi mitra DJP Jawa Barat I.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Kanwil DJP Jawa Barat I, Reny Ravaldi menyampaikan pertemuan ini sebagai upaya membangun sinergi antara media dan DJP dalam rangka pengamanan penerima pajak.

Pasalnya, menurut Reny, dalam kaitan tersebut komunikasi yang baik antara kedua belah pihak amat penting. Ditjen Pajak harus mampu memetakan kekuatan media sehingga misinya tercapai. Demikian pula dengan media massa harus mempunyai kapabilitas pemberitaan yang berimbang dan pengetahuan perpajakan yang memadai. 

AYO BACA : Ini Cara Bikin Kartu Kuning, 15 Menit Langsung Jadi

Di sisi lain, wartawan perlu memiliki pengetahuan dasar-dasar perpajakan mengingat perpajakan adalah bidang yang dinamis dan menyangkut banyak istilah. Hal ini untuk untuk memujudkan komunikasi yang baik tersebut.

"Perlu sinergi untuk mengedukasi dan menyosialisasikan taat pajak kepada masyarakat. Karena mau atau tidak mau, penerimaan pajak ini jadi tulang punggung negara. Sebab 80 persen keuangan negara ditopang pajak," ungkap Reny dalam media gatheting Kanwil DJP Jabar 1, Kamis (6/12/2018).

Senada, Pimpinan Redaksi Ayobandung.com, Adi Ginanjar Mualana menyampaikan, Ditjen Pajak mempunyai dua tugas pokok dan fungsi besar yakni melayani Wajib Pajak dan menegakkan aturan hukum (law enforcement). 

Pelayanan perpajakan juga di antaranya meliputi pelayanan pendaftaran Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak, keberatan, pindah alamat Surat Keterangan Bebas, dan sebagainya.

AYO BACA : https://m.ayobandung.com/read/2018/12/06/41398/pwi-jawa-barat-dorong-wartawan-masuk-organisasi-profesi

Di sisi lain, penegakan aturan hukum di antaranya meliputi pemeriksaan, penagihan, penyitaan, pencegahan dan paksa badan (gijzeling).

Alhasil, dengan dua fungsi besar ditambah dengan target pengamanan penerimaan pajak, tentu saja Ditjen Pajak butuh dukungan dan kerja sama dari semua pihak.

"Informasi soal perpajakan dulu agak kaku. Karena dulu teknologi belum terlalu bagus untuk sarana pendukung pemberitaan media massa. Sekarang sarana pemberitaan khususnya perpajakan lebih baik tapi masih terbatas pada kinerja saja. Padahal bentuk sosialisasi atau data di KPP ini seharusnya bisa tergarap optimal," ungkap Adi.

Oleh sebab itu, Adi menyampaikan dengan penyediaan keran informasi yang transparan dan akuntabel dari berbagai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) bisa menjadi salah satu langkap Ditjen Pajak menginformasikan dan menyentuh masyarakat secara maksimal.

"KPP jika diberikan keran informasi bisa lebih bagus, karena lebih bagus dan dekat dengan masyarakat. Mereka lebih menyentuh di  masyarakat. Adapun membuka data juga merupakan salah satu transparansi dari DJP," lanjut Adi.

Alhasil Adi menambahkan, dengan menghasilkan pemahaman menyeluruh  soal sadar pajak di masyarakat, dapat mendukung fungsi insititusi DJP ke arah yang lebih baik.

"Salah satunya penyampaian dari segi humanis bisa jadi pilihan. Melalui sisi ini data bisa tersampaikan lebih menggugah sehingga masyakarat dapat sadar bayar pajak," ujarnya.

AYO BACA : BUMD Kota Bandung Jadi Harapan Kontribusi PAD

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar