web analytics
Top banner bank bjb
Mahasiswa Demo Pertanyakan Kinerja DPRD Kabupaten Bandung
Oleh Hengky Sulaksono, pada 14 Mar, 2018 | 17:49 WIB
Mahasiswa Demo Pertanyakan Kinerja DPRD Kabupaten Bandung
Kesatuan Mahasiswa Kabupaten Bandung menggelar unjuk rasa mempertanyakan kinerja DPRD Kabupaten Bandung. (Hengky Sulaksono/ayobandung)

SOREANG, AYOBANDUNG.COM -- Sejumlah mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di sepan Gedung DPRD Kabupaten Bandung, Rabu (14/3/18). Para mahasiswa mempertanyakan kinerja anggota parlemen dalam mengawal jalannya pemerintahan yang dipimpin Bupati Bandung, Dadang Naser tersebut.

Koordinator aksi Kesatuan Mahasiswa Kabupaten Bandung, Yadi Supriatna mengatakan, peran dan fungsi pengawasan badan legislatif ini nampak tak terlihat sepanjang jalannya pemerintahan. Berbagai kebijakan Pemkab Bandung di berbagai sektor termasuk pendidikan, sosial, lingkungan, perizinan dan lain-lain dinilai tak diawasi.

"Banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bandung tidak diawasi. Seharusnya sebagai wakil rakyat jangan diam saja. Harus bisa mengkritisi," kata Yadi di sela-sela aksi.

Yadi mencontohkan, pasien BPJS di Kabupaten Bandung masih kesulitan mendapatkan akses fasilitas kesehatan yang disubsidi negara tersebut. Kondisi tersebut, sangat kontras dengan yang terjadi di Kabupaten Pangandaran. Di daerah yang baru mekar sekitar lima tahun lalu tersebut, warga yang sakit bisa mendapatkan perawatan gratis dari pelbagai fasilitas kesehatan milik pemerintah.

Yadi juga menyoroti masalah di sektor pendidikan yang mendapat suntikan dana sangat besar. Pemkab Bandung mengucurkan anggaran lebih dari 20% dari pos APBD di sektor ini. Namun, dia menyatakan jika penyaluran anggaran tersebut masih bermasalah di lapangan.

"Masih banyak anak-anak yang seharusnya bisa bersekolah paling tidak 12 tahun atau hingga SMP, tapi karena sarana pendidikan serta aksebilitasnya yang kurang, memaksa mereka hanya sekolah sampai SD," ujarnya.

Sektor perizinan juga tak luput dari sasaran kritik para mahasiswa. Mereka menilai, penegakan aturan perizinan di Kabupaten Bandung masih sangat longgar terhadap para pemilik modal besar.

Salah satu buktinya, lanjut Yadi, penegakan Peraturan Daerah tentang Pasar Modern dinilai masih melempem. Penyegelan atau penutupan berbagai mini market yang beberapa waktu dilakukan, cuma berjalan singkat.

"Mini market banyak yang menyalahi aturan izin. Mereka juga ada yang membangun toko di dekat pasar. Contoh lainnya jelas terpampang di depan semua orang. Yakni Glamping Lakeside di Kecamatan Rancabali bisa bebas didirikan dan beroperasi sebelum mengantongi izin. Setelah jadi dan beroperasi dua tahunan, proses izinnya baru selesai," ucapnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Jajang Rohana menolak pandangan mahasiswa yang menyebut DPRD tidak melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Menurutnya, DPRD selama ini selalu bersikap kritis terhadap jalannya pemerintahan.

"DPRD juga selalu terbuka dan siap memampung aspirasi rakyat, karena memang tugas dan fungsi DPRD sebagai wakil rakyat. Kami selalu mengawasi dan berkoordinasi dengan eksekutif untuk memastikan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kehendak warga," tegasnya. 

Editor: Andri Ridwan Fauzi

Middle banner pos
Artikel Terkait