web analytics
Top banner bank bjb
Masyarakat Bisa Laporkan Politik Uang dan Kampanye Isu SARA ke Panwaslu
Oleh Eneng Reni Nuraisyah Jamil, pada 14 Feb, 2018 | 12:08 WIB
Masyarakat Bisa Laporkan Politik Uang dan Kampanye Isu SARA ke Panwaslu
Ketum Panwaslu Kota Bandung, Farhatun Fauziyyah. (Eneng Reni/ayobandung)

BUAHBATU, AYOBANDUNG.COM -- Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Bandung, Farhatun Fauziyyah, menegaskan semua pihak harus memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Bandung berjalan dengan integritas tinggi. Salah satu ukurannya adalah bersih dari politik uang dan politisasi isu SARA.

"Semua pasangan calon, tim sukses, tim kampanye, atau partai pendukung harus memastikan bahwa tidak ada politik uang dan politisasi SARA yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pilkada Bandung," tegas Farhatun usai kegiatan "Deklarasi Tolak & Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA" di Hotel Horison Ultima Bandung, Rabu (14/2/2018).

Untuk memonitor pola kampanye dari ketiga paslon pun, Panwaslu Kota Bandung telah membentuk dan mengedepankan upaya kerja sama dengan seluruh elemen serta partisipasi masyarakat.  Oleh karenanya, Farhatun mengimbau, seluruh elemen masyarakat harus memastikan dan langsung melaporkan apapun jika menemukan kedua pola politik ilegal tersebut. 

"Silakan melaporkan ke Panwaslu jika menemukan politik uang ataupun politisasi sara,"sambung Farhatun.

Bahkan tak tanggung-tanggung, Farhatun menegaskan, siapapun paslon yang melakukan pola politik tersebut terancam sanksi pidana sesuai aturan yang telah ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum.

"Sesuai aturan, sansi yang akan diberikan kalau politik uang pasti akan diberikan hukum pidana," kata Farhatun kembali menegaskan. 

Adapun cara masyarakat untuk melakukan pelaporan tindakan tersebut bisa langsung menghubungi Panitia Pengawas Pemilihan Umum yang telah disiapkan sesuai dengan jenjangnya. Mulai dari tingkat Kelurahan, kecamatan, hingga kota. Bahkan nanti pada hari pemungutan suara, Panwaslu bakal menyiapkan panitia pengawas pemilu di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Nanti di setiap TPS akan ada pengawas pemilunya. Jadi laporkan kepada mereka," ungkapnya. 

Jenis politik uang menurut aturan Panitia Pengawas Pemilihan Umum adalah upaya berpolitik membagi-bagikan uang, sembako, hingga janji-janji manis merupakan tergolong dalam politik uang.

"Apapun yang bernominal itu politik uang. Jadi harus dibedakan antara cost politic dan money politic. Bahkan sumbangan-sumbangan dalam tanda petik, sama saja," tandasnya. 
 

Editor: Andres Fatubun

Middle banner pos
Artikel Terkait