web analytics
Top banner bank bjb
Dewan Pers: Wartawan Harus Non-Aktif atau Mundur Saat Nyalon
Oleh Andri Ridwan Fauzi, pada 10 Feb, 2018 | 10:10 WIB
Dewan Pers: Wartawan Harus Non-Aktif atau Mundur Saat Nyalon
Ilustrasi. (Antara)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Dewan Pers meminta kepada setiap jurnalis yang mencalonkan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 atau Pemilihan Legislatif (Pileg) untuk segera non-aktif sebagai wartawan atau mengundurkan diri secara permanen. Hal tersebut termaktub dalam Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP/2018 tentang Posisi Media dan Imparsialitas Wartawan dalam Pilkada 2018 dan Pemlu 2019 tanggal 12 Januari 2018 lalu.


Dewan Pers mengingatkaan hal tersebut, mengingat adanya pengaduan terkait media dan wartawan partisan. Meski mencalonkan di Pilkada dan Pemilu adalah hak setiap warga negara, namun jurnalis wajib untuk bersikap independen. 

"Kepada wartawan yang mencalonkan diri di Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 atau menjadi anggota tim sukses partai atau tim sukses pasangan calon diminta untuk segera non-aktif atu mengundurkan diri secara permanen sebagai wartawan," ujar Ketua Dewan Pers, Yosef Adi Prasetyo.

Menurutnya, norma bagi jurnalis yang mencalonkan di Pilkada dan menjadi tim sukses adalah mengundurkan diri secara permanen dari profesi jurnalis. Karena dengan mencalonkan diri di Pilkada dan menjadi tim sukses, maka yang bersangkutan telah memilih berjuang untuk kepentingan pribadi atau golongannya 

"Padahal tugas utama wartawan aalah mengabdi kepada kebenaran dan kepentingan publik," ungkapnya.

Dijelaskannya, ketika seorang wartawan memutuskan menjadi Caleg, Calon DPD, atau tim sukses, yang bersangkutan telah kehilangan legitimasi untuk kembali pada profesi jurnalistik.

Dewan Pers menegaskan kembali peran pers dalam rangka menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi yang berkualitas dan adil. Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik menyebutkan, Selain itu adalah kewajiban bagi setiap wartawan agar selalu bersikap independen dengan memberitakaan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani dan menghasilkan berita yang akurat yaitu yang dapat dipercaya benar sesuai keadaan obyektif ketika peristiwa terjadi. 

"Dan sesuai dengan Butir 4 Deklarasi HPN 2014 di Bengkulu, Pers Indonesia juga harus menjadi wasit dan pembimbing yang adil, menjadi pengawas yang teliti dan seksama terhadap pelaksanaan Pilkada, dan tidak justru sebaliknya menjadi 'pemain' yang menyalanhgunakan ketergantingan masyarakat terhadap media," terangnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editor: Andri Ridwan Fauzi

Middle banner pos
Artikel Terkait