Soal Korupsi Kepala Daerah, Ini Tanggapan Empat Paslon

  Selasa, 13 Maret 2018   Mildan Abdalloh
Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018. (ayobandung/Fathin Arif)

SABUGA, AYOBANDUNG.COM – Korupsi masih menjadi momok pemerintahan. Hal itu, mau tidak mau, menjadi ganjalan masyarakat untuk memilih calon pemimpin. Apalagi, Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK pernah berujar jika banyak calon kepala daerah yang terindikasi jerat kasus dugaan korupsi. Bahkan, beberapa di antaranya telah ditangkap.

Masalah korupsi muncul sebagai pertanyaan dalam debat kandidat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang dilontarkan oleh moderator, Rossiana Silalahi, pada Senin (12/3/2018) malam di Sasana Budaya Ganesha, Bandung.

Calon Gubernur Jabar nomor urut 4, Deddy Mizwar diberi kesempatan pertama untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Ia menyebut bahwa sandungan hukum bukan hanya mengintai kepala daerah, melainkan semua aparatur pemerintahan, yang juga berpotensi menjadi tersangka tindak pidana korupsi. “Makanya perlu reformasi birokrasi yang bebas KKN, transparan, dan akuntabel,” kata pria yang akrab disapa Demiz ini.

Keterbukaan dengan pendekatan teknologi informasi, kata Demiz, menjadi salah satu cara untuk memantau penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, perilaku korup ini dimulai dari diri sendiri. Sehingga, pembenahan karakter mutlak harus dilakukan dengan cara membuat sistem yang bisa mengontrol semua pihak, tak terkecuali kepala daerah.

"Ini bukan hanya komitmen pribadi untuk menjauhi korupsi, tapi juga sistem yang harus dibangun. Misalnya sebuah program jangan hanya memikirkan output, tapi harus mempunyai target outcome, supaya program yang berjalan menjadi terukur," ujar Demiz.

Hampir senada, Calon Gubernur Jabar nomor urut 1, Ridwan Kamil berpendapat jika korupsi bisa dicegah dengan kepemimpinan dan teknologi. "Selama menjabat sebagai Wali Kota Bandung, transparansi dilakukan dengan pendekatan teknologi. Ratusan aplikasi seperti e-budgeting dan lain-lain banyak diciptakan di Kota Bandung," ujar Emil, sapaan akrabnya.

Tak tanggung-tanggung, sejumlah aplikasi tersebut bahkan telah terverifikasi oleh KPK. Jika terpilih kelak, Emil berjanji bakal mewajibkan 27 kota/kabupaten di Jabar untuk menggunakan sistem anti-korupsi yang telah diakurasi KPK.

Sementara itu, Calon Wakil Gubernur nomor urut 2, Anton Charliyan mengatakan jika pencegahan perilaku korup pejabat bisa dicegah dengan pengawasan yang baik. Bahkan, ia mengklaim jika pasangan Hasanah telah memiliki program pengawasan berbasis daring.

“Kami punya program molotot.com, yang mana semua pihak bisa mengawasi secara langsung kinerja, termasuk melaporkan dugaan penyimpangan. Dengan demikian, maka good governance akan terbangun,” ujar Anton.

Bukan cuma pengawasan, tindakan tegas juga harus dilakukan tanpa pandang bulu. “Yang salah disikat,” kata Anton. Administrasi, lanjutnya, dilakukan sekaligus mendampingi dan mengawasi dengan melibatkan masyarakat secara langsung. “Jadi rakyat bisa mengingatkan penyelenggara pemerintahan,” katanya menambahkan.

Agak berbeda, Calon Wakil Gubernur nomor urut 3, Ahmad Syaikhu, menyebutkan bahwa budaya korup bisa dicegah dengan memperkuat sistem pengendalian internal. Dalam hal ini, lanjutnya, diperlukan penguatan aparatur pemerintahan, salah satunya dengan meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara. “Peluang orang berlaku korup terjadi karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan,” kata Syaikhu.

Tak hanya itu, pasangan Asyik, diklaim Syaikhu, bakal membangun sistem peringatan sejak dini terhadap pemangku jabatan. Sehingga, manakala ada indikasi penyimpangan, sistem akan memberi tahu dan mengingatkan pemangku kebijakan. “Punishment juga tentu harus ditegaskan setegak-tegaknya,” katanya memungkasi.

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar

Komentar