Disnakertrans Jabar: Baru Tiga Daerah yang Ajukan UMSK

  Selasa, 06 Maret 2018   Mildan Abdalloh
Ilustrasi tenaga kerja. (Antara)

GEDUNG SATE, AYOBANDUNG.COM -- Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Ferry Sofwan Arif mengatakan, sampai saat ini baru tiga daerah yang mengajukan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) kepada Pemprov Jabar.

"Baru Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Indramayu yang mengajukan, menyusul Kota Depok dan Kabupaten Bogor, sisanya belum mengajukan," tutur Ferry, Selasa (6/3/2018).

Dia menyebutkan, masih sedikitnya ajuan UMSK dimungkinkan terjadi karena ada mekanisme yang harus ditempuh sesuai dengan perundangan baik Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan atau Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013.

Pemerintah Jabar, kata Ferry, telah jauh-jauh hari melayangkan surat kepada kota/kabupaten untuk melakukan persiapan pengajuan UMSK. Kedua surat itu telah dikirikan pada Agustus 2017 dan Februari 2018. Surat tersebut kurang lebih berisi imbauan supaya bupati dan wali kota bersama dewan pengupahan setempat untuk segera melakukan kajian pengajuan UMSK.

"Ada delapan poin harus dilihat dalam kajian tersebut, di antaranya masalah homogenitas perusahaan, jumlah perusahaan, jumlah tenaga kerja, dan hal lainnya," kata Ferry.

Di samping itu, kota/kabupaten juga diimbau berkoordinasi dengan BPS (Badan Pusat Statistik) untuk mengetahui sektor unggulan yang akan diajukan UMSK-nya.

"Sektor unggulan tersebut harus dilihat juga datanya dengan berkoordinasi dengan BPS, karena bisa saja ke depan sektor tersebut justru tidak lagi menjadi unggulan karena ada penurunan. Data statistik ini, kan, yang punyanya BPS," teranganya.

Dia mencotohkan, beberapa tahun lalu industri garmen sempat menjadi unggulan di beberapa daerah. Namun, belakangan industri garmen di sejumlah daerah mengalami kerugian, bahkan sempat meminta supaya pengupahannya bisa di bawah UMK. "Jadi harus dilihat dulu potensi ke depanya seperti bagaimana," imbuhnya.

Pemprov Jabar berencana akan melakukan pengesahan UMSK pada akhir Maret ini, setelah sebelumnya menerima usulan dari 27 kota/kabupaten, sehingga diharapkan UMSK bisa diajukan sebelum pengesahan dilakukan.

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar

Komentar