web analytics
Top banner bank bjb
Polemik Senjata Impor, Ini Pernyataan Lengkap Menko Polhukam
Oleh Adi Ginanjar Maulana, pada 06 Oct, 2017 | 21:24 WIB
Polemik Senjata Impor, Ini Pernyataan Lengkap Menko Polhukam
Menko Polhukam Wiranto menyampaikan hasil rakor soal senjata yang dihadiri Menhan, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (6/10) siang.(Setkab)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM--Kasus senjata impor milik Brigade Mobil (Brimob) telah diselesaikan melalui rapat koordinasi di Kantor Kemenko Polhukam, Jumat (6/10/2017).

Rakor tersebut dihadiri Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizar Ryacudu, Wakil Menteri Luar Negeri A.M Fachir, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Kepala BIN Jenderal (Pol) Budi Gunawan, Dirjen Bea Cukai, dan Dirut PT Pindad.

Menko Polhukam Wiranto mengatakan sebanyak 280 senjata jenis Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) Kal 40 x 46 milimeter yang masih tertahan di Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, akan dikeluarkan dengan menggunakan rekomendasi dari Panglima TNI.

Adapun amunisi tajamnya yang masuk dalam rangkaian senjata yang diimpor itu, menurut Wiranto, akan dititipkan ke Mabes TNI.

Ia menyebutkan, amunisi ada tiga macam ada asap, ada gas air mata, ada yang tajam. “Nah tajamnya ini nanti titip di Mabes TNI sehingga setiap jika dibutuhkan ada prosesnya,” kata Wiranto.

Penataan Regulasi

Menurutnya, munculnya masalah terkait impor senjata yang dilakukan Mabes Polri itu karena adanya banyak regulasi yang mengatur tentang pengadaan sejata api yang telah diundangkan sejak tahun 1948 hingga sampai dengan tahun 2017.

Paling tidak ada, lanjut Wiranto, ada empat undang-undang, satu perppu, satu inpres, empat peraturan setingkat menteri, dan satu surat keputusan. Hal ini mengakibatkan perbedaan pendapat yang berkembang di institusi yang menggunakan senjata api.

“Segera akan dilakukan pengkajian dan penataan ulang tentang berbagai regulasi tersebut tentang pengaturan senjata api sampai dengan kebijakan tunggal, sehingga tidak membingungkan institusi yang memang menggunakan senjata api,” katanya.

Ia berharap kepada institusi negara maupun masyarakat untuk memahami hal ini dan tidak lagi dikembangkan di ruang publik.

"Hal-hal yang kurang jelas dapat ditanyakan kepada institusi terkait,” katanya.

Source: Setkab

Editor: Adi Ginanjar Maulana

Middle banner pos
Artikel Terkait