Kondisi Geografis Berbukit, Kabupaten Bandung Butuh UPTD Pendidikan

  Jumat, 15 Desember 2017   Fajar Sukma
Ilustrasi -- Sejumlah siswa tengah mengikuti kegiatan belajar mengejar di dalam kelas. (AyoBandung/Danny Ramdhani)

BANDUNG, AYOBANDUNG.COM -- Bupati Kabupaten Bandung Dadang M Naser mengaku masih butuh peran Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) bidang pendidikan. Sebab, Kabupaten Bandung memiliki luas wilayah  yang mencapai 176.976 km2 dengan kondisi geografis yang berbukit-bukit.

Saat ini, proses pemenuhan kebutuhan UPTD itu tengah berada pada pembahasan kajian akademis. Penerapan regulasi tersebut, lanjut Dadang, harus mempertimbangkan kondisi geografis wilayah yang berbeda-beda.

“Bedakan medan di Kabupaten Bandung dengan kota. Kita geografisnya berat, bergunung-gunung, masyarakat jumlahnya lebih banyak, dan sekolah juga banyak," katanya, Kamis (14/12/2017).

Dadang berharap, regulasi itu bisa disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas  dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

“Posisi PGRI sangat stategis sebagai wadah mengapresiasikan pemikiran, pemahaman dalam rangka meningkatkan pelayanan publik peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Bandung. Termasuk menganalisis regulasi mengenai UPTD,” terang Dadang.

Dadang meyakini bahwa hal serupa pun dirasakan juga oleh kabupaten lain yang memiliki kondisi geografis yang sama. Sesuai koridor pembangunan Pemerintah Kabupaten Bandung yang salah satunya peningkatan bidang Sumber Daya Manusia (SDM), maka hal tersebut harus diupayakan.

"Selain mempengaruhi SDM masyarakat, juga akan bersinggungan mengenai pelayanan publik bidang pendidikan," ujarnya.

Saat ini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung tengah mengalami penurunan. Padahal, 99% masyarakat di wilayah yang dipimpinnya telah bebas buta huruf.

“Ya jadi tadi melek huruf tidak masuk ke dalam koridor penilaian IPM, karena kita sudah di angka nol, berkali-kali karena bebas buta huruf di Kabupaten Bandung sudah  99%, jadi nol sekian persen, itu tidak dinilai,” ucapnya.

Dadang menyatakan, pemerintah akan menyisir  angka lamanya sekolah bagi para siswa didik. Bagi warga yang jauh dari akses pendidikan,  Dadang berharap PGRI, camat hingga kepala desa ikut memikirkan bagaimana agar masyarakat bisa bersekolah.

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar

Komentar