Penasihat Hukum Buni Yani Persilakan Ahok Datang Pekan Depan

  Selasa, 08 Agustus 2017   Ananda Muhammad Firdaus
Ilustrasi -- Buni Yani, terdakwa kasus dugaan pelanggaran UU ITE, mendengarkan kesaksian dari Andi Windu Wahidin pada sidang lanjutan kasus dugaan ujaran kebencian dan pelanggaran UU ITE di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Bandung, Jalan Seram, Selasa (18/7). (AyoBandung/Danny Ramdhani)

BANDUNG, AYOBANDUNG.COM – Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok urung hadir sebagai saksi fakta dalam sidang lanjutan kasus pelanggaran UU ITE dengan terdakwa Buni Yani. Namun, Penasihat Hukum Buni Yani, Aldwin Rahadian mengatakan bahwa setiap saksi yang dibutuhkan datang dalam persidangan harus diperlakukan sama untuk menunjang kelancaran jalannya persidangan.

"Harus ada equal treatment, perlakuan yang sama seperti perkara-perkara yang lain harusnya bisa dipaksa hadir," kata Aldwin pada awak media di Gedung Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bandung, Selasa (8/8/2017) Siang.

Kendati demikian, Aldwin menilai bahwa Ahok bukanlah orang yang kompeten jika harus dijadikan sebagai saksi fakta. Ia mempertanyakan apakah Ahok akan paham ketika ditanya tentang persoalan-persoalan yang menjerat Buni Yani.

"Kalaupun hadir kita kan akan mempertanyakan pada dia saksi fakta apa dia tahu tidak pada persoalan Buni Yani dan sebagainya," kata Aldwin.

Meskipun begitu, Aldwin mempersilahkan agar Ahok bisa datang pada persidangan. Apalagi mengingat hakim yang menolak untuk membacakan BAP, dan malah menunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk melakukan pemanggilan ulang terhadap Ahok.

"Minggu depan silahkan hadir, kan tadi hakim menyatakan tidak bisa dibacakan BAP nya. Kalau mau menyampaikan kesaksian ya di pengadilan silakan," katanya.

Sidang lanjutan pelanggaran UU ITE dengan terdakwa Buni Yani itu hanya dihadiri oleh dua saksi ahli, pakar pidana dan pakar ITE.

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar

Komentar